Pantau.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ngamuk ketika mendengar kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Dalam masa COVID-19 ini saja, pendapatan asli daerah (PAD) DKI turun, hingga tunjangan ASN dipotong 50 persen. Maka kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya pun tidak suka, itu enggak benar," kata pejabat Komisaris Utama Pertamina, seperti di pantau dalam tayangan video di kanal YouTube Panggil Saya BTP, Senin (7/12/2020).

Isu kenaikan tunjangan anggota dewan itu, Ahok mengaku telah membaca salah satu diantaranya, yakni tunjangan rumah senilai Rp110 juta dan kendaraan hingga Rp35 juta. Lantas Ahok pun ngamuk mengetahui hal itu.

Baca juga: Ahok Jawab Pertanyaan Jika Dirinya Jadi Presiden Indonesia

“Saya baca tunjangan rumah sampai Rp110 juta di medsos, saya pun ngamuk baca itu. Terus tunjangan mobil Rp35 juta. Saya ngamuk, mana ada, saya jadi Komut Pertamina saja sebulan tunjangan mobil, artinya itu enggak pakai mobil sewanya Rp35 juta,” tuturnya.

Ahok juga menilai tak ada alasan yang tepat untuk menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI. Ahok menilai, tunjangan yang diterima oleh anggota dewan saat ini sudah cukup. Sebut saja tunjangan perumahan Rp60 juta, dan tunjangan kendaraan Rp21,5 juta sejak 2017.

"Jujur aja, kalau saya jadi gubernur enggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah di 2017 sampai Rp60 juta, mobil Rp21,5 juta. Saya tidak pernah setuju, itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di dewan," ujarnya.

"Kalau sewa rumah di Menteng, itu juga bukan di jalan Imam Bonjol, Teuku Umar yang gede-gede itu, ada asas kepatutan ukuran rumah dinas DPRD yang disediakan. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng perasaan cuma Rp350 juta-Rp400, rumah tua satu tahun," jelasnya.

Baca juga: Usai Bertemu, Ini Permintaan Erick Thohir ke Ahok

Sementara untuk tunjangan kendaraan, biaya sewa mobil sebulan pun seharusnya tidak sampai Rp21,5 juta. Ia menilai seharusnya dana yang dianggarkan untuk tunjangan transportasi anggota dewan senilai pengeluaran, atau harga sewa mobil dari perusahaan rental.

Perihal isu kenaikan gaji anggota DPRD, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, memastikan informasi kenaikan gaji dan tunjangan yang beredar di media sosial belakangan ini adalah hoaks alias berita bohong. Lantas adapun yang mengalami perubahan yaitu kegiatan anggota DPRD.

"Mengenai gaji dan tunjangan Anggota DPRD, saya sampaikan secara tegas bahwa tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi yang beredar di sosial media sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan," tukas Pras melalui siaran tertulisnya kepada media, Jumat 4 Desember 2020.