Rencana naik gaji anggota DPRD DKI Jakarta terus menuai polemik. Kali ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut angkat bicara soal rencana itu.

Ahok menyampaikan pendapatnya soal kenaikan gaji lewat video di Youtube channel miliknya. Dia juga mengundang anggota DPRD DKI dari PDIP Ima Mahdiah untuk bergabung dalam podcast itu. Ima memang pernah menjadi staf Ahok saat menjabat sebagai gubernur.
Dalam video itu, Ahok begitu marah mendengar rencana kenaikan gaji anggota DPRD DKI tahun 2021. Terlebih saat ini, kondisi ekonomi sedang sulit dan pendapatan DKI Jakarta juga turun.
"Ima saya minta kamu datang karena jujur aja masalah anggaran APBD DKI ini telah merusak, membuat kemarahan rakyat," ujar Ahok mengawali perbincangan.
"Saya sampaikan kalau PAD DKI turun, kalau ada COVID kita punya penghasilan turun, PNS/ASN tunjangan jangan dipotong 50% nya. Kalau DPRD menaikkan penghasilan saya pun tidak suka. itu enggak bener," tambah dia. 

Atas masalah ini, Ahok lalu menghubungi Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk memastikan tidak ada kenaikan gaji di tahun 2021. Sehari kemudian, Ahok baru dapat jawaban.
"Lalu Pak Pras katakan saya akan cek. Lalu 1 hari kemudian dia kirim saya surat pernyataan Pak Pras bahwa DPRD enggak pernah ada kenaikan gaji," ucap dia.
Ima menyampaikan, sejak 2017 belum ada perubahan gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPRD DKI. Nilainya Rp 73 juta perbulan.
"Untuk gaji tunjangan Pak ini mungkin bisa dilihat, satu bulan ini Rp 73 juta untuk take home pay semua dari tunjangan jabatan, tunjangan beras. Jadi tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan seperti yang di sosmed itu kan ada tunjangan apa tunjangan apa," kata Ima sambil menunjukkan gaji anggota DPRD DKI. 

Ahok merasa kesal melihat RKT 2021 yang beredar di media sosial. Dia menilai, tidak sepatutnya DPRD DKI mendapat gaji sebesar itu.

"Saya baca sampai tunjangan apa tunjangan rumah sampai Rp 110 juta di medsos, saya pun ngamuk baca itu. Tunjangan mobil Rp 35 juta. Saya ngamuk mana ada. Saya jadi Komut Pertamina aja sebulan tunjangan mobil, artinya enggak pakai mobil sewanya Rp 35 juta itu," ujar dia.

Karena itu, dia meminta Ima sebagai anggota DPRD DKI yang masih aktif untuk berani menyuarakan pendapat. Bila tidak wajar jangan takut untuk melawan sekalipun itu rekan satu partai.
"Makanya bagi saya tidak boleh kenaikan, kamu harus ngotot. Ini penghasilan harus selalu dimuat. Yang saya hargai dari kamu, kamu masih suka turun lapangan. Karena saya monitor," ucap dia. 

Kenaikan gaji anggota DPRD DKI 2021 sempat menjadi perbincangan. Dalam usulannya, anggota DPRD DKI akan menerima Rp 8,3 miliar pertahun. Artinya butuh Rp 888 miliar per tahun hanya untuk gaji DPRD DKI.




 

Kemudian, Pemprov DKI Jakarta mengunggah KUAPPAS 2012. Dalam rancangan gaji, anggota dan pimpinan DPRD DKI plafonnya hanya Rp 226 miliar. Itu belum termasuk iuran BPJS Kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. 
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi lewat akun instagramnya menegaskan tidak ada kenaikan gaji anggota DPRD DKI selama gaji gubernur dan wakil gubernur juga tidak naik. 
Yang ada, penyesuaian kegiatan anggota DPRD DKI yang masuk dalam anggaran Sekretariat Dewan. 

Sumur

Pada kesempatan sebelumnya, Prasetio meluruskan soal rancangan tunjangan dewan yang naik menjadi Rp 8 M. Prasetio menyebut tidak ada kenaikan gaji dewan, melainkan ada penambahan kegiatan.

"Ini yang perlu diluruskan mengenai narasinya, bahwa tidak ada sama sekali ada kenaikan gaji. Tetapi kalau penambahan kegiatan iya.Dengan penambahan kegiatan itu maka otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021," kata Prasetio dalam keterangannya, Jumat (4/12/2020).

Sumur

"Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau Gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas," kata dia. Dia juga mengatakan, Anies memiliki tanggungjawab karena gaji PNS DKI Jakarta sendiri dipotong 50 persen.

Menurut dia, Anies seharusnya tidak diam apabila ada anggaran fantastis untuk anggota dewan di saat pemotongan gaji ASN terjadi. "Kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini," tutur Michael.

Sumur

Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengecam jika tunjangan DPRD DKI Jakarta naik. Sementara menurutnya tunjangan yang ada saat ini sudah besar.

Dijelaskan Ahok, anggota DPRD DKI Jakarta saat ini mendapat tunjangan rumah Rp 60 juta dan tunjangan kendaraan Rp 21,5 juta. Jika dia masih menjadi gubernur, dirinya tak akan setuju memberi tunjangan sebesar itu.


"Kalau saya masih gubernur kemarin jangan mimpi dapat tunjangan rumah Rp 60 juta dan mobil Rp 21,5 juta," kata Ahok melalui video di channel YouTube 'Panggil Saya BTP', dikutip Senin (7/12/2020).

Ahok menyampaikan itu saat berbincang dengan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah.

"Jujur saja, kalau saya jadi gubernur nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 Rp 60 juta, mobil Rp 21,5 juta, saya tidak pernah setuju, itu yang saya selalu berantem dengan teman-teman kamu di dewan," paparnya.

"Saya juga mau tantang anak-anak muda yang baru masuk ke dewan, saya nggak peduli partai manapun, kok kamu selama setahun nikmati yang nggak wajar ini kok diam-diam ya? Katanya hebat-hebat, jujur-jujur. Ini APBD turun berapa persen PAD-nya?" tanya Ahok

sumur

Ts cuma mau bilang:

1. Mantap Pak Ahok. Tunjangan yg skrng 60jt dan 21jt aja Ahok minta agar diprotes. Apalagi keniakan gaji, tunjangan, dana kegiatan  per anggota  700 jt/ bulan. Harus ditolak tegas dong gan.

2. Hebat anak anak PSI ini bener bener ngikutin perjuangan Ahok, kok beda sama Ima? Yang notabene juga mantan anak didik Ahok. 

3. Apa PSI yakin bisa mengandalkan gubernur tercinta untuk menolak ini?