http://share.babe.news/s/pNsMjvmQvR

Dulu Kritik Anies, Kini Mensos Terpeleset Bansos, Netizen: Allah Maha Adil

Indonesia inside
2020/12/06 13:18

– Perkara korupsi yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sangat ironis. Ini karena dia pimpinan tertinggi kementerian yang bertanggungjawab terhadap penyaluran bansos Covid-19 itu di negeri ini.
Ditambah lagi, jika merujuk pada riwayat penyaluran bansos selama pandemi, Juliari bahkan sempat mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada awal Mei lalu.
Kisruh penanganan bansos antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta terungkap saat Juliari menyatakan penyaluran bansos oleh Pemprov DKI Jakarta tidak sejalan dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta.

Juliari terang-terangan menyatakan timbulnya kekacauan di lapangan setelah kementeriannya menemukan adanya warga penerima bansos dari Kemensos sama dengan penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta.
“Pada saat Ratas (rapat terbatas) terdahulu, kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur DKI meminta bantuan pemerintah pusat untuk meng-cover bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” kata Juliari dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Mei lalu.

Dirinya menuding Pemprov DKI Jakarta menggunakan data yang sama dengan Kemensos soal penerima bansos sembako dampak Covid-19. Setelah kekacauan penerimaan bansos tahap awal, tahap berikutnya, disepakati untuk memasukkan usulan RT-RW.

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan daftar penerima bantuan sosial (bansos) yang diberikan Gubernur DKI Anies Baswedan kedaluwarsa alias basi. Akibatnya terjadilah tumpang tindih. Ada yang dapat bantuan dobel dari Kemensos dan Pemprov DKI. Ada juga yang seharusnya kebagian, tapi malah tidak.
“Yang sekarang kita gunakan data penerima bansos diberikan oleh Gubernur DKI (Anies). Tapi, ternyata data lama. Sebab, penerimanya banyak yang sama dengan data penerima bantuan sembako dari Pemprov DKI,” kata Juliari saat menggelar rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (6/5).
Gubernur Anies Baswedan kemudian mengklarifikasi hal itu.
+++++


Sebut Mensos yang Rampok Rakyat Kecil Dungu, Rocky Gerung: Dia Harus Masukkin Uang Ke Partainya

PikiranRakyat-Depok
2020/12/06 16:23

Pengamat Politik sekaligus Filsuf, Rocky Gerung, menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Juliari adalah semata-mata untuk menambal dana partai yang habis dipakai Pemilu.
“Pemilu kemarin, kantong-kantong partai habis, Pilkada di 300 daerah juga menghabiskan isi kantong partai. Nah karena itu harus ada yang ditabung ulang dengan cara mencuri, merampok,” ujar Rocky Gerung, seperti dikutip Pikiranrakyat-depok.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Rocky Gerung menuturkan, Menteri Sosial yang seharusnya mengurus rakyat miskin, malah merampok uang yang diperuntukkan bagi mereka.
“Sekarang hak-hak orang miskin dia rampok, itu yang namanya dungu. Kalau dia rampok korporasi, ya bolehlah, ini hak rakyat kecil. Jadi partai wong cilik merampok hak wong cilik,” ujarnya.

Dalam penuturannya, Rocky Gerung meyakini, hal yang menimpa Juliari berhubungan dengan kesulitan keuangan partainya.
“Secara pribadi, ya mungkin dia gak perlu itu 10.000 (paket bansos sembako), tapi dia tahu dia mesti masukkin uang kepada partai. Jadi ini sudah jadi pengetahuan umum,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Rocky, kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kader dari dua partai terbesar di Indonesia, yakni PDIP dan Gerindra, akan menghalangi masuknya investor ke negara tersebut.
“Semua pemilik modal yang punya karakter dari luar negeri menghitung-hitung, gimana uangnya bisa ditilep lagi dong,” tuturnya.
Sementara itu, menanggapi soal hukuman mati yang menghantui para koruptor dana bansos Covid-19, Rocky mengakui dirinya memang tidak menyetujui hukuman mati tersebut, namun ia menilai bahwa penegakkan hukum seperti itulah yang dinantikan oleh masyarakat.
“Jadi percuma kita mengkampanyekan anti hukuman mati kalau tokoh-tokoh yang seharusnya paham akan isu semacam itu, melakukan pekerjaan, kelakuan yang merujuk pada hukuman mati. Itu konyolnya tuh,” tutur Rocky Gerung.
+++++


Bansos Sarden Corona Dijual Rp 3.800, Biasa Dipakai Umpan Mancing

Kumparan
2020/12/06 11:46

bantuan sosial (bansos) oleh Menteri Sosial Juliari Batubara membuat geram warga. Yuniati (48), warga penerima bansos asal Cilebut Bogor, teringat pada 4 kaleng sarden yang diterimanya dalam paket bantuan dari pemerintah.
Kepada kumparan, dia bercerita sarden berukuran kecil itu bermerek Nikimura. Saat hendak dimasak, ikan sarden dalam satu kaleng itu lebih hanya berisi satu sendok dan sisanya kuah sarden yang lebih encer dari biasa dibeli di warung atau minimarket.
"Dari sarden kaleng kecil yang dibagikan, pas dituang ke wadah, isi ikannya hanya 1 sendok makan. Sisanya kuah tapi encer banget kayak air," kata Yuniati, Minggu (6/12).

Dari empat kaleng sarden berukuran kecil yang didapatnya, dia hanya memasak dua kaleng setelah anak-anaknya mengaku kurang suka dengan rasanya. Dua kaleng sisanya diberikan kepada kucing

kumparan pun mencari merek sarden yang disebut Yuniati. Di akun Bukalapak, ditemukan merek yang sama dengan ukuran 155 gram dijual grosir seharga Rp 3.800 per kaleng. Di dalam boks deskripsi, si penjual memberi keterangan bahwa sarden ini selain bisa dimakan, bisa juga sebagai pakan ikan.
"Sarden multifungsi, bisa untuk disantap, untuk hadiah hajatan, bisa juga sebagai umpan mancing, dll. 1 karton isi 50 kaleng. Harga distributor," kata akun penjual di Bukalapak, dikutip kumparan, Minggu (6/12).
Di akun Shopee juga ditemukan sarden merek yang sama dengan harga sedikit mahal yaitu Rp 4.200 per kaleng. Terkait sarden bansos ini bisa dijadikan pakan ikan juga pernah ditunjukkan oleh akun Adha Agung di YouTube.

Sesuai dengan pernyataan Yuniati, dalam akun Adha Agung, nampak kuah dari sarden tersebut memang terlihat lebih encer dibandingkan sarden merek lain. Nikimura menjadi salah satu dari sekian merek sarden yang dibagikan pemerintah ke masyarakat dalam satu paket bansos.
++++


Juliari jadi Tersangka Bansos, Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy jadi Mensos

Suara
2020/12/06 12:21

Suara.com - Presiden Joko Widodo resmi telah menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk ditugaskan sebagai Menteri Sosial (Mensos), menggantikan posisi Juliari P Batubara. Pergantian itu dilakukan Jokowi setelah Juliari resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Corona.
Terkait status hukum Juliari, Jokowi mengaku tidak akan melindungi siapapun yang berani menyelewengkan uang rakyat.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden lewat keterangan resmi di di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (6/12/2020).

Jokowi pun mengaku sudah memberikan peringatan kepada jajaran menteri di kabinetnya untuk tidak nekat melakukan tindakan korupsi.
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!," tegasnya.
Jokowi pun menyayangkan terkait tindakan Mensos yang telah menyelewengkan dana bansos untuk rakyat yang sedang mengalami kesulitan selama Pandemi.
+++++


Tersangka KPK, Mensos Juliari Batubara Kelola Bansos Rp 91 Triliun pada 2021

Tempo
2020/12/06 07:46

TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa program bantuan sosial alias bansos di Jabodetabek pada 2020.
Selama pandemi Covid-19, Kementerian Sosial mendapat tugas menyalurkan bantuan sosial untuk mengurangi dampak buruk pandemi terhadap masyarakat. Sejumlah program bantuan sosial dalam rangka mengendalikan laju kemiskinan akibat pandemi juga sudah diperpanjang ke tahun 2021.
"Kemensos memiliki program reguler yang selama ini sudah teruji efektif mengurangi kenaikan angka kemiskinan. Kami siapkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Kedua program ini akan terus berjalan di tahun 2021, " kata Mensos Juliari pada pertengahan November lalu.
DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemensos tahun anggaran 2021 sebesar Rp92,817 triliun. Dari angka tersebut, sebesar Rp91 triliun merupakan anggaran untuk bansos, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp60,4 triliun.

Untuk Bansos PKH ditetapkan pagu sebesar Rp30,4 triliun, dan untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp44,7 triliun.
"Tahun depan bansos PKH akan menjangkau 10 juta KPM, lebih besar dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,2 juta KPM. Program sembako menjangkau 18,5 juta KPM. Indeksnya masing-masing masih sama yakni Rp200 ribu/KPM, " kata Mensos.
+++++


Mensos Tersandung Bansos, Gde Siriana: Apa Yang Diharapkan Dari Rezim Seperti Ini?

RMOL
2020/12/06 02:44

Penetapan tersangka terhadap Menteri Sosial, Juliari P Batubara, menambah panjang daftar menteri di Kabinet Indonesia Maju yang terseret kasus korupsi.
Lebih miris lagi, kasus korupsi yang melibatkan Mensos justru terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak yang terdampak langsung pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Ini rezim bener-benar rezim korup. Apa yang mau diharapkan dari rezim seperti ini? Pandemi enggak beres, ekonomi enggak beres, korupsinya jalan terus. Rakyat makin sengsara aja," ucap Gde Siriana, Minggu (6/12).

Padahal, lanjut Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) ini, Kemensos sudah pernah datang ke KPK RI dan berjanji untuk transparan. Terutama terkait penggunaan dana bansos yang jumlahnya triliunan rupiah.
"Ternyata sumpah pejabat saat dilantik hanya formalitas saja. Ujungnya 'Sumpah-sumpah gw gak korupsi'," sindirnya.
+++++


Doakan Koruptor Dana Bansos Covid-19 Kena Karma, dr Tirta: Harus Dikum Mati! Rakyat di Belakang KPK

PikiranRakyat-Depok
2020/12/06 14:56

PR DEPOK – Publik kembali dihebohkan dengan ditetapkannya Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan kasus korupsi dana Bantuan Sosial Covid-19.
Seperti diketahui, Juliari ditetapkan sebagai tersangka usai dirinya menyerahkan diri ke Gedung KPK pada Minggu, 6 Desember 2020 dini hari.
Insiden terjeratnya Mensos dalam kasus tindak pidana korupsi ini terjadi hanya dua pekan setelah tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, atas dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster.
Edhy ditangkap tangan oleh KPK pada Rabu, 25 November 2020 lalu.
Menanggapi penetapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka, relawan Covid-19, dr. Tirta Mandira Hudhi melontarkan amarahnya terhadap menteri yang menyalahgunakan dana bansos Covid-19 ini.

Dalam unggahan di akun Instagram @dr.tirta, ia menyuarakan kekecewaan serta kekesalannya kepada para pelaku korupsi ini.
“Buat ente ente semua terhormat yg nekat maenin dana bansos covid, ente semoga kenal balesan karma. Mngkin ente bisa ketawa ketiwi karena yg ketangkep beberapa org,” tulis Tirta, seperti dikutip Pikiranrakyat-Depok.com.
Tak hanya itu, ia pun kembali mengingatkan perihal banyaknya tenaga kesehatan dan para garda depan yang gugur selama menangani pandemi Covid-19 ini.
“Inget, banyak nakes, pasien, dan orng terdekat saya wafat karena covid, dan sebagian besar insentif nakes pun masih ngadat,” lanjutnya.

Tirta pun menyinggung perihal kondisi Indonesia yang kian memburuk dari berbagai segi karena adanya virus corona ini..
“Banyak phk karena covid. Banyak usaha bangkrut karena covid. Banyak konser, event acara, hancur karena covid. Banyak orng ga bisa makan karena covid. Banyak aksi mandiri yg dilakukan rakyat sendiri, karena saking banyaknya orng susah cari makan,” tutur Tirta.
Di akhir unggahannya tersebut, Tirta pun menegaskan untuk menghukum mati pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana bantuan sosial Covid-19.
Ia pun mengajak masyarakat untuk mendukung KPK dalam membongkar para pelaku korupsi tersebut.
“Jika TERBUKTI BERSALAH, Pelaku korupsi dana bantuan covid harus hukum mati. Ga ada urusan buat nahan2. Rakyat di belakang @official.kpk . Bongkar semua oknum-oknumnya,” tegasnya.
+++++


Mensos Juliari Kena OTT, SCWI Sebut Risma Harus Berhati-hati

Jawapos
2020/12/06 13:01

Jawapos.com – Koordinator Surabaya Coruption Watch Indonesia (SCWI) mengingatkan wali kota Surabaya Ir Tri Rismaharini untuk berhati-hati usai ditangkapnya Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait dugaan kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19. Sebab, Risma pernah menerima bansos dari Juliari.
Bahkan, Juliari dan Risma pernah merilis bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di dua tempat sekaligus, yakni di Kantor Pos Kebon Rojo dan Kecamatan Gayungan pada 7 Oktober lalu.

Masyarakat Surabaya yang menerima KPM PKH sebanyak 115.400 dan dilakukan di momen kampanye Pilwali Surabaya.
“Bukti-bukti yang dimiliki KPK bisa dikembangkan, termasuk ke Surabaya. Karena Surabaya pernah menerima bansos dari Mensos,” kata Koordinator SCWI Hari Cipto Wiyono ketika dihubungi pada Minggu (6/12).

Cipto mengatakan, jika memang sumbangan yang diterima Surabaya ada unsur merugikan negara, maka Risma harus siap-siap menghadapi kasus hukum. Sebab, hal tersebut tercatat masuk dalam korupsi berjamaah.
“Masyarakat sebagai penerima PKH tidak bisa dijadikan tersangka. Tapi kalau institusi seperti Pemkot dan Risma sebagai wali kota, bisa masuk dalam medepeleker. Itu bahasa Belanda, artinya turut ikut serta,” papar dia.

Selain itu, lanjut Cipto, bansos KPM PKH yang diterima Pemkot Surabaya rawan disalahgunakan. Ia menyoroti momen Pilwali Surabaya di mana Risma mendukung paslon nomor urut satu, Eri Cahyadi dan Armuji.
Cipto mengulas bansos pemkot yang diterima dari mensos. Penerima PKH juga tercatat sebagai penerima bantuan non tunai yang pendampingnya ada di setiap kecamatan. Penerima bantuan itu mendapat bantuan sembako dengan cara mendapat kartu ATM untuk membeli sembako di e-warung
“Setiap kelurahan ada pendamping PKH. Ini yang mungkin sedang direbut PDIP dengan menempatkan kadernya sebagai pendamping setelah mensos berasal dari PDIP,” lanjutnya.
+++++


Mensos Korupsi Bansos, Netizen: Pantes Isi Sarden 9 Jadi 2

Okezone
2020/12/06 12:40

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Akun Instagram Kementerian Sosial pun diramaikan komentar terkait hal tersebut. Dalam unggahan Juliari Batubara yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Malang pun menuai beragam komentar.
"Menteri Sosial tetapi tidak berjiwa sosial, tulis @ahmd_mrwn.
"Pantes isinya dikurangi.... sarden 9 jadi 2" tulis @sinar_tenda.

Mensos diketahui melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi teknis dengan para Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus menyalurkan bantuan kepada 29 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Alih-alih kegiatan kunjungan kerja seharusnya mendapatkan respon positif dan apresiasi, malah dikomentari sebaliknya.
"Bansos yang tidak sampai ke masyarakat, ternyata dananya malah dikorupsi," tulis @mubarak_store.pdg
"Ternyata bapak yg ganti indomie jadi mi sakura" @luqman_diaz
"janc*k emang" tulis @mfahmip11d
"Kayak tai asu" tulis @gilangprstyo meluapkan kekesalannya

Di kolom komentar, banyak netizen berharap diberi hukuman mati karena perbuatan biadab Mensos, terlebih-lebih yang dikorupsi adalah bantuan bencana.
+++++


Mensos Korupsi Bansos COVID-19, Haris Azhar: Ini Biadab Betul!

reqnews
2020/12/06 12:09

Mensos terjerat kasus korupsi bantuan sosial (Bansos) wilayah Jabodetabek tahun 2020. Menyikapi hal tersebut aktivis HAM, Haris Azhar menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan yang biadab.
"Ini biadab betul!! Duit untuk bantuan melawan kesusahan malah dimakan," ujarnya pada tim REQnews, pada Minggu 6 November 2020.

Ia juga mengatakan bahwa banyak warga yang mengeluh karena dipersulit mendapatkan bantuan sosial. Bahkan ada yang harus setor uang muka dulu untuk membeli makanan.
"Namun gilanya, yaaa tetap ramai orang cari celah untuk ambil proyek tersebut," ujarnya.
"Lihat saja cctv dan daftar buku tamu di Kemsos, mobil-mobil mewah, bos bos kontraktor banyak wara wiri," lanjutnya.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini menduga bahwa aliran proyek tersebut diambil secara personal atau lembaga-lembaga sosial besar. Jadi tidak ada kompetisi dan kompetensi dalam pemberian proyek di Kemsos.
Sehingga ada selisih harga yang menjadi ruang dan diambil untuk kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, Haris meminta KPK harus periksa detail pengadaan barang di dalam paket-paket bantuan.
"Banyak mafia beras, gula, pengadaan tas yang bisa dijadikan pintu masuk melihat duit negara tidak efektif diserahkan ke masyarakat," katanya.
Karena permasalahan tersebut, kualitas bantuan menjadi redah mutunya. "Orang miskin penerima bantuan harga sedekah ke para rente politik. Menyedihkan,"
+++++

Hem gimana koment agan2...
Kiatannya para kaskuserz gak doyan sm berita heboh mensos bantenk ni.
Lebih doyan sm berita bibib sm edhy...hem