Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah itu melemah.

"OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah. Ini sekali lagi membuktikan mereka yang selalu berteriak-teriak di ruang publik bahwa dengan revisi UU KPK itu melumpuhkan atau membunuh KPK tidak benar," kata Arsul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, banyaknya OTT atau tidaknya bukan dipengaruhi oleh Undang-Undang, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajarannya.

Baca Juga :Presiden Jokowi: Saya Tidak Akan Melindungi Yang Terlibat KorupsiKetua LPSK Dorong Saksi Tak Ragu Ungkap Siapapun Terlibat Kasus SuapGatot Bela Rizieq Shihab, Pengamat: Tidak Aneh karena Keduanya Miliki Garis yang Sama Jadi Kritikus PemerintahKemenkes Kirim 93 Tenaga Kesehatan ke Wilayah Indonesia Terluar


Gula darah akan selalu normal jika Anda meminumnya untuk sarapan

"Tidak ditentukan oleh revisi UU, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajaran-nya. Artinya apakah OTT akan jadi satu prioritas kebijakan atau tidak," tutur Arsul, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, diberitakan bahwa KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan perkara ini diduga juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan," ungkap Firli.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap seorang Menteri lainnya pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Seminggu sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. KPK juga tangkap OTT Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna Jumat (27/11/2020) pagi.

https://www.netralnews.com/news/deta...Sudah-Terbukti

Malah semakin kuat sudah menangkap 2 menteri, semua tergantung 5 komisioner KPK yang kini jelas kerjanya diarahkan 5 dewan pengawas yang sebelumnya mantan hakim dll

Seharusnya anggota penyidik KPK tidak boleh yang punya hubungam saudara dengan kepala daerah, karena akan bias. Kasus formula e karena kontraknya ratusan milyar tidak bisa diambil pemprov lagi? Bansos dki jakarta juga dipertanyakan. Bansos 150 ribu tapi termasuk ongkir dan packing, memalukan..