Jakarta, CNN Indonesia -- Rancangan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tahun 2021 jadi sorotan. Pasalnya, setiap anggota legislatif dialokasikan anggaran sebesar Rp8,3 miliar.
Di DPRD DKI Jakarta, ada 106 anggota legislatif. Dengan demikian, anggaran RKT tahun 2021 yang diajukan mencapai Rp888 miliar. Berikut rinciannya.
Pendapatan Langsung
Uang representasi: Rp2.250.000 per bulan
Uang paket: Rp225.000 per bulan
Tunjangan keluarga: Rp315.000 per bulan
Tunjangan jabatan: Rp3.262.500 per bulan
Tunjangan beras: Rp240.000 per bulan
Tunjangan komisi: Rp326.250 per bulan
Tunjangan badan: Rp130.500 per bulan
Tunjangan perumahan: Rp110.000.000 per bulan
Tunjangan komunikasi: Rp21.500.000 per bulan
Tunjangan transportasi: Rp35.000.000 per bulan
Total Rp173.249.250 per bulan dan setahun sebesar Rp2.078.991.000
Pendapatan Tidak Langsung
Kunjungan dalam provinsi: Rp14.000.000 per bulan
Kunjungan luar provinsi: Rp80.000.000 per bulan
Kunjungan lapangan komisi: Rp14.000.000 per bulan
Rapat kerja dengan eksekutif: Rp6.000.000 per bulan
Tunjangan sosperda: Rp16.800.000 per bulan
Tunjangan ranperda: Rp4.200.000 per bulan
Tunjangan sosial kebangsaan: Rp8.400.000 per bulan
Total Rp143.400.000 per bulan dan dalam setahun Rp1.720.800.000.
Pendapatan tidak langsung (2)
Bimtek sekwan (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Bimtek fraksi (luar daerah): Rp60.000.000 dalam satu tahun
Tunjangan reses: Rp144.000.000 dalam satu tahun
Total Rp 264.000.000 dalam satu tahun.
Kegiatan sosialisasi dan reses
Sosialisasi rancangan perda: Rp40.000.000 per bulan
Sosialisasi Perda: Rp160.000.000 per bulan
Sosialisasi kebangsaan: Rp80.000.000 per bulan
Reses: Rp960.000.000 per tahun
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta menolak rancangan tersebut. Menurutnya, tidak elok anggota DPRD mendapat anggaran begitu besar ketika banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik risih dengan gelagat PSI tersebut. Taufik menyatakan RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi DPRD DKI. Anggaran sebesar Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.
Dia kecewa dengan sikap Fraksi PSI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Pasalnya Fraksi PSI sudah membubuhkan tanda tangan setuju dalam rapat sebelumnya.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," ujarnya.
SUMUR
CUMAN MAU BILANG BAHWA DJOKO INGIN SEPERTI KALIAN DI KURSI DEWAN. KASKUSER YANG SETUBUH, SILAHKAN KIRIM CENDOL
KEMBALI KE TOPIK SERIUS, APAKAH RAKYAT MAU UANG PAJEKNYA DIJADIKAN SEPERTI INI?
