REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wacana kenaikan DPRD DKI Jakarta dikritik
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Dia menyayangkan adanya usulan kenaikan pendapatan anggota DPRD DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19. Dampak dari adanya usulan tersebut, menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI Jakarta.

"Sebenarnya, kalau kenaikan pendapatan enggak relevan kondisi masyarakat yang saat ini untuk bertahan hidup saja susah. Uang negara aja sudah enggak cukup memenuhi keinginan-keinginan, kalau sekadar keinginan pasti maunya mereka, tetapi banyak hal sebetulnya lebih prioritas karena keuangan negara terbatas," katanya saat dihubungi, Rabu (2/12).

Dia menilai, DPRD DKI Jakarta seharusnya mengoptimalkan penggunaan anggaran selama pandemi Covid-19 untuk jaringan pengaman sosial, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Akhirnya, timbul ketidakpercayaan masyarakat pada wakil mereka yang berada di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

"Wacana seperti ini tidak perlu dimunculkan. Distrust kepada pejabat makin tinggi. Sentimennya bahaya, membuat kemarahan publik serta menjatuhkan citra dan wibawa DPRD DKI sendiri. Kalau mau dapat empati, buat lah wacana gaji siap dipotong, bukan malah naik gaji," katanya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan anggaran penunjang kegiatan anggota DPRD DKI sebesar Rp 888,68 miliar dalam rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2021. PSI menyatakan menolak kenaikan anggaran sekretariat DPRD tersebut.

Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk tunjangan rencana kerja anggota DPRD, mulai dari reses, kunjungan kerja, sosialisasi perda dan raperda, hingga sosialisasi kebangsaan.

"Total nilai anggaran adalah Rp 888,68 miliar untuk mendukung kegiatan 106 anggota Dewan. Sementara itu, jutaan rakyat di luar sana mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, tidak elok rasanya apabila besaran kenaikan anggaran sedemikian besar," kata anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari.

Sumur: Repablika

Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD DKI Jakarta menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp82,5 triliun. Ada penaikan anggaran untuk rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888,6 miliar.
Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8,3 miliar per anggota Dewan. Anggaran Rp888,6 miliar itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152,3 miliar. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung yakni meroketnya gaji dan tunjangan anggota DPRD.

Pada 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan Rp129 juta. Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta, gaji bersih mereka mencapai Rp111 juta. Dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota mendapatkan gaji bulanan Rp173,2 juta sebelum dipotong PPh.

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi PDI Perjuangan Ima Mahdiah mengatakan, jika kenaikan pendapatan hanya terjadi pada uang tunjangan transportasi dan perumahan. Ia menegaskan, kenaikan ini sesuai dengan aturan.

Permasalahan kenaikan gaji DPRD DKI Jakarta pertama kali disinggung oleh pegiat media sosial Denny Siregar. Dia mempertanyakan sikap DPRD DKI Jakarta yang mengusulkan kenaikan pendapatan di masa pandemi Covid-19.

"Disaat rakyat sibuk berjuang hadapi dampak Corona, orang-orang hilang pekerjaan, usaha-usaha tutup, sebagian orang hidup dari bansos. eh, @DPRD_DKI pesta pora dgn gaji 700juta/bulan. Mereka itu orang apa bukan sih? Kalau orang ga mungkin ga punya nurani gitu," tulis Denny Siregarden melalui akun Twitternya @Dennysiregar7.

Menjawab tudingan Denny, Ima meminta bukti mengenai gaji anggota DPRD DKI Jakarta mencapai Rp 700 juta per bulan.

"Berpolitik jangan melipat dalam gunting seperti itulah. Tidak elok. Ada kok bukti partai itu ikut mendukung hal ini. Dan tolong gaji sebulan 700 juta itu data dari mana? Kasih lihat ke saya," tulis akun Twitter @imadya yang dikutip redaksi, Rabu (2/12).

Lalu akun @Hespribook menyinggung jika kenaikan tersebut sudah termasuk tunjangan dan juga gaji.

"@imadya Mungkin maksudnya annual ya, plus tunjangan transport, reses dan lain-lain .. bisa diklarifikasi ya mbak," tanya akun @Hespribook.

Ima menjawab jika kenaikan terjadi hanya pada tunjangan. Dan kenaikan tersebut sudah sesuai dengan aturan.

"Soal gaji yang naik itu tunjangan transport dan perumahan (sudah sesuai dengan UU). Paling banyak adalah kegiatan yang dilakukan di masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan," tutup Ima.

Diketahui, usulan kenaikan gaji mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar itu tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI, tetapi juga memuat seluruh kegiatan anggota Dewan selama satu tahun.

"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji anggota Dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan, mantap dong," kata dia melalui keterangan tertulis, Selasa (2/12).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran Rp 888,6 miliar tersebut masih berbentuk draf usulan.

Sumur: rmol

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menolak tuduhan bahwa PSI tidak konsisten dalam menolak kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta. Dia menjelaskan bahwa PSI tegas menolak adanya kenaikan pendapatan DPRD pada 2021 mendatang, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini. "Yang pasti dari PSI tegas menolak," kata Michael saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (12/1/2020).

Michael menjelaskan, setiap pengambilan keputusan strategis terlebih yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan, PSI akan melakuukan rapat sebelum anggaran tersebut disahkan melalui sidang paripurna. "Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain seperti ini di tengah krisis ekonomi tidak pantas," kata Michael. Itulah sebabnya, kata Michael, PSI memberikan instruksi kepada kadernya di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum menolak saat sidang paripurna nanti.

"Itu mekanisme di internal PSI, bahwa memang peran partai dan mengarahkan kerja fraksi, khususnya terkait dengan isu anggaran," ucap Michael. Michael mengatakan, PSI yang berkomitmen untuk bersikukuh menolak kenaikan pendapatan anggota dewan tersebut. Dia mengatakan, itu menjadi sikap resmi dan final PSI. "Dan Fraksi sebagai kepanjangan tangan Partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," tutur Michael. Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram atas sikap PSI yang menolak usulan kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta di tahun 2021. Dia mengatakan PSI sudah setuju di dalam rapat pembahasan di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DKI, tetapi justru bertolak belakang menolak kenaikan pendapatan DPRD tersebut di luar rapat. "PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," kata Taufik.

Sumur: Kampas