jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengecam kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang membuka calling visa untuk warga negara Israel.

Menurut Anwar, kebijakan itu sungguh mengkhianati UUD 1945 dan komitmen politik luar negeri para founding father terhadap negara penjajah seperti Israel.

"Kalau calling visa itu untuk warga negara Israel, bagi saya hal itu jelas bermasalah karena secara tersirat pemerintah tampaknya akan mencoba menjajaki pembukaan hubungan diplomatik dengan negara tersebut dengan cara memulainya dengan calling visa," kata Anwar kepada JPNN.com, Minggu (29/11).

"Kalau benar seperti itu, pertanyaan saya mau dikemanakan oleh pemerintah prinsip politik luar negeri yang telah diletakkan para pendiri negeri ini yang sudah didepakati menjadi jiwa dan roh konstitusi negeri ini seperti yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945."

Anwar mengatakan, Israel adalah negara penjajah yang banyak melakukan tindakan bertentang dengan perikemanusiaan dan perikeadilan terhadap rakyat Palestina.

Dia menilai rakyat Palestina saat ini telah kehilangan tanah air dan kedaulatannya sebagai individu, sebagai warga negara, dan bangsa.

"Oleh karena itu, untuk apa pemerintah berhubungan dengan negara yang paling zalim di dunia tersebut?"

"Saya melihat sejatinya pemerintah sangat ingin supaya para investor dari Israel datang ke sini untuk berinvestasi, tetapi janganlah karena alasan ekonomi mengorbankan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi selama ini," jelas Anwar.

Ia menilai Indonesia harus tumbuh dan berkembang seperti cita-cita dasarnya sehingga orientasi negara menjadi jelas.

Dunia juga harus tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki sikap dan pendirian serta integritas.

"Kita adalah negara yang antipenjajahan yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Sementara Israel adalah negara yang menentang dan menginjak-injak itu semua," kata Anwar lagi.

"Oleh karena itu, untuk apa kita berhubungan dengan negara yang tidak beradab tersebut."

Anwar meminta pemerintahan Jokowi jangan sampai membawa bangsa ini dengan pertimbangan-pertimbangan yang pragmatis dengan mengorbankan sikap dan pandangan hidup berbangsa.

Indonesia justru harus tampil dengan identitasnya di tengah-tengah kehidupan dunia yang sudah kehilangan arah ini.

"Indonesia harus bisa tampil menjadi bangsa yang memiliki jati diri, yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga kita akan bisa menjadi guru bagi bangsa-bangsa lain di dunia saat ini yang telah sangat pragmatis dan sudah kehilangan orientasi," tegas Anwar. (tan/jpnn)

https://m.jpnn.com/news/buka-calling...medium=twitter