Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi pengganti sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus. Luhut sendiri bukan pertama kali merangkap tugas menteri seperti saat ini.

Setidaknya, Luhut pernah tiga kali ditunjuk Presiden Jokowi untuk menggantikan menteri yang sedang kosong posisinya. Kesan 'menteri segalanya' pun kian melekat kepada pria kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, 73 tahun yang lalu itu.

Dalam catatan detikcom, Luhut pernah menjadi pejabat sementara Menteri ESDM di tahun 2016. Ia menggantikan sementara Arcandra Tahar yang diberhentikan dengan hormat.

"Menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Menko Kemaritiman sebagai penanggung jawab Menteri ESDM sampai diangkatnya menteri definitif," jelas Mensesneg Pratikno dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, 15 Agustus 2016.

Pratikno juga menyampaikan kalau pengumumannya tersebut diharapkan diketahui masyarakat luas. Arcandra diberhentikan karena memiliki dua kewarganegaraan. Dia diketahui berpaspor AS.

Kemudian, ia juga pernah menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan belum lama ini. Lantaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat positif Corona.

"Perlu kami sampaikan juga, tugas-tugas Kemenhub sangat berat sekarang ini. Presiden sudah menugaskan-mengangkat Menteri Perhubunganad interim, yaitu menko yang mengkoordinatori, yaitu Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Perhubungan ad interim," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Sabtu (14/3/2020).

Langkah penggantian dilakukan agar fungsi Kementerian Perhubungan tetap berjalan. Pratikno berharap masalah virus Corona dapat segara tertangani dengan cepat.

"Jadi ini juga fungsi-fungsi kementerian tidak akan terganggu. Jadi sekali lagi, semoga masalah COVID ini dapat tertangani dengan baik dan Pak Presiden sudah membentuk satgas yang terus secara cepat bertindak," ujar Pratikno.

Terbaru, Luhut dipercaya Jokowi untuk menjalankan tugas Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab, Edhy Prabowo yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan urusan ekspor benih lobster atau benur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dibenarkan Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agung Tri Prasetyosaat dikonfirmasi detikcom, Kamis (26/11/2020).

"Betul, Menkomarves ditunjuk presiden sebagai Menkp ad interim sejak 25/11," katanya dalam pesan singkat.


SUMBER