Dewan  Pakar  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Teddy Gusnaidi (TG) mengkritik kepala daerah yang tidak berani menyatakan perang terhadap kelompok intoleransi yang mengatasnamakan agama.

Menurut Teddy para calon kepala daerah ini tidak berani karena mereka membutuhkan dukungan dari para kelompok intoleransi tersebut demi tercapainya tujuan mereka.


"Kenapa para kepala daerah dan calon kepala daerah tidak berani menyatakan perang terhadap kelompok intoleransi yg mengatasnamakan agama? 

Ya karena mereka butuh suara kelompok tsb untuk pilkada," tulis Teddy melalui cuitan di akun Twitternya.

Di akhir cuitannya Teddy mengatakan bahwa pilkada langsung dapat menyuburkan radikalisme di Indonesia.

"Inilah mengapa saya katakan, Pilkada langsung menyuburkan radikalisme di Indonesia," tulis Teddy.

Cuitan Teddy pun direspon berbagai komentar pro dan kontra dari netizen. Berikut rangkuman komentar netizen yang terpantau Netralnews.com, Sabtu (21/11/2020).

@marojahanpanja2: Bang @TeddyGusnaidi, sebenarnya krn tingkat kedewasaan dlm berpolitik aja yg belum ada di masyarakat makanya isme2 dg jargon agama menjadi diperalat utk mendulang suara

@Kang_saproll: mungkin karena mereka masih dianggap kantong suara  bagi perolehan suara calon kepala di daerahnya!! karena dasarnya tifikal kelompok ini  mereka selalu manut  dan mengikuti kepada apa yang di perintahkan imamnya!! terlepas bener apa salah !!!

@samoahperadapan: Mungkin juga krn calon kepala daerah tsb trmsuk menikmati intoleransi tsb sbgai kendaraan politiknya??

@yeddyhs: Selama ini berapa banyak calon kepala daerah yang sukses terpilih atau gagal karena didukung kelompok intoleran/radikal? Banyak tuh kejadian di daerah.

@wondo_shati: Hapus PILKADA.

Cukup pilpres saja, untuk memenuhi demokrasi.

KADA dengan skema KARIER.. bukan skema politis,, yg akhirnya korupsi..karena cost waktu nyalon tinggi puluhan hingga ratusan miliar.


@jhssiagian9: Setuju. Pilkada baiknya di bubarkan. Cukup presiden yg menunjuk Kepala Daerah yang disukai mayoritas publik karena prestasinya agar sinergitas dan pelaksanaan program Pemerintah Pusat  bisa berjalan dg baik. 

Contoh kasus  : DKI menjadi negara dalam Negara NKRI, ketika Gubernur nya selalu terlihat sebagai oposan menjegal Pemerintah Pusat?


https://www.netralnews.com/peristiwa...-bilang-begini