Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional mengumumkan telah menolak izin Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta Pusat. Penolakan itu disampaikan melalui surat.

Surat penolakan itu diketahui bernomor 4801/-1.853.37 tanggal 13 November 2020 dan ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212. Kepala UPK Monas, Muhammad Isa Sarnuri mengatakan penolakan izin tersebut sudah sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam rangka mencegah terjadi penularan COVID-19.

"Sesuai arahan Gubernur Jakarta masih dalam kondisi wabah dan guna mengendalikan penyebaran Covid-19, sehingga kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan membuat kerumunan dilarang," kata Isa dalam siaran pers PPID Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Dalam surat tersebut, ada 4 poin yang menjadi bahan pertimbangan UPK Monas dalam menolak izin Reuni AKbar 212. Berikut 4 poin dalam surat tersebut:

1. Bahwa sejak 14 maret 2020, Monumen Nasional ditutup untuk umum dan tidak ada kegiatan publik apapun yang dilangsungkan di Kawasan Monumen Nasional.

2. Penutupan Monumen Nasional dan peniadaan semua kegiatan publik di Monumen Nasional dilakukan sebagai bagian dari usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penularan di masa wabah COVID-19.

3. Saat ini dan selama wabah COVID-19 masih terjadi di Jakarta maka Monumen Nasional tetep ditutup untuk kegiatan publik apapun.

4. Memperhatikan butir di atas, maka permohonan izin penggunaan Monumen Nasional yang Bapak ajukan tidak bisa dipenuhi.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Isa pada 13 November 2020.

Sebelumnya, reuni alumni 212 dipastikan akan ditunda dan tidak digelar pada 2 Desember 2020. Apa alasannya?

Alasannya, permohonan untuk menggunakan Monas sebagai lokasi reuni tidak dikabulkan.

"Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas dan melihat situasi serta kondisi terakhir perkembangan wabah COVID-19, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 DITUNDA untuk sementara dengan mengamati pelaksanaan pilkada serentak 2020," demikian bunyi rilis dari FPI-GNPF U-PA 212, Selasa (17/11).

"Jika ada pembiaran kerumunan oleh pemerintah, maka REUNI 212 tahun 2020 akan tetap digelar di waktu yang tepat," sambung mereka. Rilis itu diteken oleh Ketum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketum GNPF-U Yusuf Martak, dan Ketum PA 212 Slamet Ma'arif.

Sebagai gantinya, bakal ada Dialog Nasional pada 2 Desember 2020. Habib Rizieq Syihab bakal hadir serta ada 100 tokoh dan ulama yang mengikuti acara.
"Dengan tetap menerapkan protokol COVID-19," kata FPI-GNPF U-PA 212.

FPI, GNPF U, dan PA 212 mengimbau para alumni 212 mengadakan istigasah pada 2 Desember 2020 agar wabah COVID-19 diangkat dari Indonesia. Istigasah itu diimbau digelar dengan mengikuti protokol kesehatan.

"Pelaksanaan Istighosah dilaksanakan di masjid-masjid, mushola, pondok pesantren, majelis taklim dengan wajib melaksanakan Protokol COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, serta tidak dilaksanakan di ruang terbuka seperti lapangan," kata FPI-GNPF U-PA 212.


Sumber