Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya kepada Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCR) untuk mengunjungi Papua.

Dukungan itu disampaikan perwakilan kementerian luar negeri Inggris (Foreign, Commonwealth & Development Office/FCDO), Minister for Asia Nigel Adams kepada parlemen.

"Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua. Dukungan ini juga disampaikan mantan Menteri untuk Asia dan Pasifik, Heather Wheeler, saat menghadiri Pacific Island Forum pada Agustus 2019 lalu," kata Adams seperti dikutip situs parlemen Inggris.

Adams juga mengatakan bahwa pejabat Kedutaan Inggris di Jakarta telah membahas usulan kunjungan PBB tersebut dengan Kementerian Luar Negeri RI.

"Dan kami terus mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan tanggalnya secepat mungkin," ujar Adams.

Meski begitu, Adams menekankan bahwa Inggris tetap memegang pendirian bahwa "Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia".

Ia juga menegaskan Inggris mendorong agar Indonesia bisa menempuh jalur dialog dalam menyelesaikan permasalahan teritorial di dalam negeri.

Pernyataan itu diutarakan Adams dalam menjawab pertanyaan salah satu anggota parlemen Inggris dari Partai Buruh, Alex Sobel.

Sobel merupakan ketua koalisi parlemen Inggris pendukung kemerdekaan Papua Barat (All-Party Parliamentary Group on West Papua/APPG). Sejauh ini, terdapat 15 anggota parlemen Inggris dari berbagai partai yang tergabung dalam APPG.

Berdasarkan situs International Parliamentarians for West Papua (IPWP), APPG dibentuk demi mendorong pemerintah Inggris untuk mendukung kemerdekaan Papua Barat.

Pada akhir Oktober lalu, Sobel juga mengangkat isu Papua dalam diskusi di parlemen tentang Black History.

Menurutnya, gerakan Black Lives Matter di Amerika Serikat yang kembali muncul beberapa bulan lalu turut memantik kampanye serupa terkait diskriminasi dan rasisme terhadap warga Papua selama ini.

"Sebagai contoh, pada Agustus 2019 lalu, mahasiswa Papua diserang di Surabaya dan disebut sebagai monyet-monyet. Polisi kemudian mengepung asrama mereka dan menembakkan gas air mata ke arah asrama mereka. Ini merupakan sedikit dari banyak insiden rasisme lainnya (terkait Papua)," kata Sobel seperti dilansir Radio New Zealand.

Indonesia memang mengundang PBB untuk melawat Papua. Undangan itu disampaikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo saat Komisioner Tinggi HAM PBB sebelumnya, Zeid Raad Al Hussein, berkunjung ke Istana Kepresidenan pada Februari 2018.

Kendati begitu, sejak saat itu pemerintah Indonesia belum menerbitkan izin karena prosesnya tak kunjung rampung. Kantor Zeid sempat mempertanyakan undangan tersebut dan menunggu pemerintah RI memberikan akses masuk ke Papua.

Kementerian Luar Negeri RI hingga saat ini enggan banyak menanggapi perihal keberlanjutan undangan tersebut. Pada 2019, Indonesia mengaku masih terus berkoordinasi untuk mencocokkan jadwal kunjungan.


Sumber