TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan rancangan Peraturan Presiden tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam Mengatasi Aksi Terorisme.


Wakil Koordinator I KontraS, Feri Kusuma, menyatakan pemerintah tak kunjung merevisi poin-poin yang dianggap berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. "Pemerintah tidak boleh memaksakan karena nanti bisa berimplikasi ke mana-mana kalau tidak direvisi," ujar Feri melalui konferensi pers pada Ahad, 8 November 2020.

KontraS sebelumnya telah memaparkan kritik atas Perpres tersebut jauh ketika wacana pelibatan TNI dalam terorisme baru bergulir. KontraS menilai aturan itu memberikan mandat yang luas dan berlebihan kepada TNI. Terlebih pengaturan tersebut tidak diikuti mekanisme akuntabilitas militer yang jelas untuk tunduk pada sistem peradilan umum.

Hal itu membuat penanganan tindak pidana terorisme oleh TNI lewat fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan (Pasal 2 Rancangan Perpres) memberi cek kosong bagi militer dan berbahaya.

Selain itu, KontraS melihat tak ada urgensi membahas rancangan Perpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme sesegera mungkin. Terlebih keadaan saat ini yang tengah mengalami pandemi Covid-19. "Belum ada relevansi membahas sesegera mungkin," kata Feri.

https://nasional.tempo.co/read/14034...e/full?view=ok

Teroris....

Kapanpun bisa terjadi dan sering kali memakan korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya.
Tidak ada relevansinya dengan koronak.
Karena mereka terus aktiv entah dimana dgn segala strategi kejinya.
Soal TNI ikut serta yaaa wajar karna kebanyakan teroris berafilisiasi dgn pihak luar negeri dan ini ancaman bagi negara Indonesia sendiri.
Lha tugasnya TNI menjaga negara Indonesia kog malah dilarang terlibat.
Piye toh...