- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kendaraan Dinas Pemprov Jabar Bakal Wajib Listrik Mulai 2021


TS
nyonya.banteng
Kendaraan Dinas Pemprov Jabar Bakal Wajib Listrik Mulai 2021

Pemprov Jabar disebut Emil, panggilan Ridwan Kamil, tengah menyiapkan kebijakan terkait penggunaan kendaraan listrik tersebut.
Ridwan Kamil berencana mengkonversikan seluruh kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, termasuk untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, menjadi kendaraan listrik mulai awal 2021.
Emil mengungkap hal ini usai meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) yang berlokasi di Area Parkir Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/11). Peresmian SPKLU atau stasiun charging kendaraan listrik ini bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-75.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi [mobil listrik] sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik," kata dia dalam keterangan tertulis.
"Jadi Jawa barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan [penggunaan motor listrik bagi ASN], minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah," cetus Emil.
Adapun konversi penggunaan kendaraan listrik dinas ini ditujukan sebagai inisiasi awal untuk program kendaraan bermotor listrik dengan bahan bakar nonfosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Dalam agenda ini, Emil bersama Direksi PLN, pimpinan perusahaan otomotif, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar turut mencoba mobil dan motor listrik, termasuk cara pengisian dayanya.
"Tidak ada bedanya, yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja," kata dia.
Emil menjelaskan instrumen infrastruktur pengecasan bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa cas di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
"Tapi apapun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelamatkan lingkungan dan mencegah kebencanaan [dengan kendaraan listrik]," ucapnya.
Sementara untuk ketersediaan mobil listrik, Emil berujar rencana Pemda Provinsi Jabar akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ioniq.
"Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp600-700 juta. Harga tersebut dikatakan standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik pun disebut bisa menghemat biaya karena tak perlu beli bensin.

Ridwan Kamil berencana mengkonversikan seluruh kendaraan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, termasuk untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, menjadi kendaraan listrik mulai awal 2021.
Emil mengungkap hal ini usai meresmikan pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) PT PLN (Persero) yang berlokasi di Area Parkir Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (2/11). Peresmian SPKLU atau stasiun charging kendaraan listrik ini bertepatan dengan peringatan Hari Listrik Nasional ke-75.
"Pemprov Jabar sedang menyusun kebijakan. Sekarang produksi [mobil listrik] sudah massal, maka mulai tahun depan itu pembelian mobil dinas wajib mobil listrik dan motor listrik," kata dia dalam keterangan tertulis.
"Jadi Jawa barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan [penggunaan motor listrik bagi ASN], minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah," cetus Emil.
Adapun konversi penggunaan kendaraan listrik dinas ini ditujukan sebagai inisiasi awal untuk program kendaraan bermotor listrik dengan bahan bakar nonfosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Dalam agenda ini, Emil bersama Direksi PLN, pimpinan perusahaan otomotif, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar turut mencoba mobil dan motor listrik, termasuk cara pengisian dayanya.
"Tidak ada bedanya, yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja," kata dia.
Emil menjelaskan instrumen infrastruktur pengecasan bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa cas di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
"Tapi apapun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelamatkan lingkungan dan mencegah kebencanaan [dengan kendaraan listrik]," ucapnya.
Sementara untuk ketersediaan mobil listrik, Emil berujar rencana Pemda Provinsi Jabar akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ioniq.
"Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah," ujarnya.
Ia menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp600-700 juta. Harga tersebut dikatakan standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik pun disebut bisa menghemat biaya karena tak perlu beli bensin.

Selain kendaraan dari produsen, mobil listrik karya anak bangsa juga ditampilkan dalam agenda Hari Listrik Nasional ke-75 ini. Mobil listrik karya Institut Teknologi Nasional (Itenas) merupakan yang pertama di Jabar dan diharapkan mampu menunjang target jumlah kendaraan listrik di Jabar di masa mendatang.
"Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp250 sampai Rp270 ribu, tapi dengan ngecas hanya Rp 50ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas [listrik] ini menghemat [anggaran]," tutur Emil.
Sumber
"Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp250 sampai Rp270 ribu, tapi dengan ngecas hanya Rp 50ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas [listrik] ini menghemat [anggaran]," tutur Emil.
Sumber
Aje gile mantab Ridwan Kamil ....
Ane berharap, Esemka segera produksi mobil listrik juga



0
763
20


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan