Nasabah PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) memohon dengan penuh harap, agar OJK mau menggubris keluhan mereka. Nasabah meminta OJK untuk turun tangan menyelesaikan kasus manajemen investasi ini. OJK diharapkan mampu menujukkan ketegasan untuk mengusut perusahaan tersebut agar membayarkan kewajiban mengembalikan dana nasabah sebesar 4.8 T. Produk reksa dana Minna Padi Aset Manajemen telah dibubarkan OJK sejak November 2019. 

Namun, sampai saat ini nasabah belum juga mendapatkan hak mereka. Perwakilan Komunitas Investor Minna Padi, Yanti, menilai bahwa OJK lepas tangan, tidak bertanggung jawab setelah membubarkan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM). Ketidaktegasan OJK menyebabkan PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) lari dari kewajiban membayarkan uang nasabah yang sudah lewat jatuh tempo.

 "Kami menuntut OJK sebagai regulator, supervisor yang ada kewenangan menyelesaikan kasus Minna Padi sesuai aturan, karena kan OJK yang membubarkan dan likuidasi dan harus selesaikan kasus ini, ga boleh lepas tangan aja," kata Yanti. PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) saat ini masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran dana nasabahnya senilai kurang lebih Rp 4,8 triliun. 

Nilai ini merupakan 80% dari net asset value (NAV) reksa dana MPAM yang dibubarkan pada November tahun lalu. Perusahaan telah menjanjikan untuk melakukan pembayaran pada Mei lalu. Tapi kenyatanya, hingga saat ini para nasabah belum menerima sepeserpun dari MPAM. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdalih telah meminta PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) melaksanakan komitmen menyelesaikan proses likuidasi dana nasabah atas 6 produk reksa dana yang dikelola MPAM dan saat ini MPAM masih dalam proses melakukan likuidasi atas 6 reksa dana tersebut. 

Mendengar pernyataan OJK nasabah Minna Padi resah, sebab OJK terkesan tidak mau ambil pusing dan memberi perhatian khusus terhadap nasib 4.8 T uang mereka yang tertahan di Minna Padi Aset Manajemen