CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f86e3eea2d1952360071b86/uu-ciptaker-merubah-aturan-srtifikasi-halal-mui-ini-bahaya-bisa-melanggar-syariat

UU Ciptaker Merubah Aturan Sertifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat

UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat


Zonajakarta.com- Disahkannya RUU Cipta Kerja yang banyak ditentang masih menjadi polemik.

Setelah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, UU Cipta Kerja ini rencananya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo har ini.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh wakil ketua DPR Aziz Syamsudin.

"Resmi besok Undang-undang Cipta Kerja dikirim ke Presiden, maka resmi UU ini menjadi milik publik," kata Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, pada Selasa (13/10/2020) kemarin.

Tak hanya mengatur mengenai ketenagakerjaan yang berkaitan dengan buruh, UU Cipta Kerja juga turut mengatur mengenai sistem penerbitan sertifikasi halal.

Pada peraturan sebelumnya, sertifikat halal hanya dapat dikeluarkan oleh Majelis Umum Indonesia (MUI), namun setelah UU Cipta Kerja disahkan terdapat alternatif lain bagi mereka yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, sertifikat halal dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hal ini pun membuat Anggot Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakud angkat bicara.

Menurutnya kebijakan baru mengenai sertifikat halal yang terdapat dalam UU Cipta Kerja dinilai berbahaya sebab mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan untuk produk satu dengan produk lainnya.

"Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi," kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu (14/10/2020).

"Waktu sertifikasi tidak bisa pukul rata. Karena dalam auditnya, bahan-bahan dari produk itu berbeda. Tentu, kalau bahan yang dipakai ada sertifikasi halal lebih mudah. Tapi kalau tidak kita sarankan untuk mengganti bahan baku," tambahnya.

Diketahui, ada sejumlah perbedaan mengenai ketentuan sertifikasi halal yang tertuang di UU Cipta Kerja dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.


- Persyaratan auditor halal

Dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.

Sedangakan, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujan terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni:

(a) Warga negara Indonesia

(b) Beragama Islam

(c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi

(d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam

(e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

(f) Memperoleh sertifikat dari MUI

Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat


- Cara memperoleh sertifikat halal

Bab V Pasal 29 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal.

Pada pasal 29 ayat (1) dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pasal 29 ayat (2) disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

Kemudian, Pasal 29 ayat (3) berisi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikat halal diatur dalam peraturan menteri.

Tetapi, dalam UU Cipta Kerja, ketentuan mendapatkan sertifikat halal pada Pasal 29 ayat (3) diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 hari kerja.


- Waktu penerbitan

Selain itu, pada Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja.

Pasal 35A ayat (1) berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

Selanjutnya, Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. *** (ZJ)

UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat


Sumber :
https://zonajakarta.pikiran-rakyat.c...anggar-syariat
UU Ciptaker Merubah Aturan Srtifikasi Halal, MUI: ini Bahaya Bisa Melanggar Syariat

Kagak main main,
Makin cepat.
emoticon-Matabelo
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 19 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Douyin
Halaman 1 dari 5
Nyariat apa "nyari berkat".

Kalo transparan sih ngk apa2 pake MUI.

Kalo sekarang kan "gelap", ada audit masuk pasti kena ayat macam macam..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 18 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 4 balasan
Banyak ormas ato LSM yg dapurnya diganggu pada kebakaran jembud...sebut aja em u i, grinpis, wal hi, dan ormas kepemudaan lainnya. Para tukang palak berseragam, bedanya yg satu bersorban.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hattori hanzo dan 23 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
GTIS dan berbagai tipu2 emas lain yg booming 2013an bisa dapat sertifikat halal.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Mosta2011 dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Klean yg begitu banyak tidak di dengar, apalagih mereka yg cuman beberapa gelintir. emoticon-DP
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Mosta2011 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Waduh bahaya nih emoticon-Wow








Sumber penghasilan bisa berkurang bahkan bisa bisa hilang emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 16 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan

kan aneh kalo guru aja disertifikasi
hacker disertifikasi
mobil disertifikasi
produk elektronik disertifikasi
mainan disertifikasi
senjata militer disertifikasi

masa produk halal nggak disertifikasi

emoticon-Ngakak

profile-picture
profile-picture
profile-picture
winehsuka dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 7 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 7 balasan
Gw lbh percaya pemerintah yg pegang. Kaya BPOM gitu yg keluarin sertifikat halal daripada MUI emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sposolo dan 29 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
mending gw pakai sertifikat dari BPJPH langsung, ngapain lewat MUI, sudah resmi langsung dari negara dan sama-sama halal juga, fucek lah sama MUI LSM dengan audit anggaran gak jelas
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Abc..Z dan 12 lainnya memberi reputasi
Kalau di saudi..sertifikasi halal nya juga dikeluarkan lembaga pemerintah di bawah BPOM nya saudi.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hattori hanzo dan 9 lainnya memberi reputasi
ulil amri itu negara.
yang paling sesuai syariat itu yang dikeluarkan oleh negara.

lsm mah apa urusannya?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 8 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Syariat pala lu.. emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 2 lainnya memberi reputasi
Syariat nenek lo...

emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 2 lainnya memberi reputasi
Minim pemasukanemoticon-Hansip
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jerrystreamer1 dan 3 lainnya memberi reputasi
Aingkirkan ayah naen, br ane percaya MUI
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jerrystreamer1 dan 5 lainnya memberi reputasi
Kering kering.... emoticon-Ngakak
Lastkarrr bantuin dunk emoticon-Mewek
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jerrystreamer1 dan 7 lainnya memberi reputasi
lagian aneh juga ini UU

sertifikasi mobil, hape, vaksin misalnya kan makan waktu, bisa perpanjangan

terus produk halal dikasih batas waktu?

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jerrystreamer1 dan 2 lainnya memberi reputasi
emoticon-Wkwkwk
Kelonjotan takut sumber cuan jutaan rupiah lenyap gk ada lagi. Kasian.. sok-sokan merasa jd lembaga paling berhak ngasih cap halal, giliran mau di sertifikasi ulama pada teriak² juga kepanasan.

MUI itu cuman ormas, sebagian emg bener di isi para ahli agama tapi ada juga diisi manusia blangsak berjubah agama. Masalahnya yg ngeblangsak ini nyaru bikin kotor rusuh main politik tebar kebencian, trus yg ulama baek-baek disana juga diem aja seolah memaklumi hnya karna tampilan itu tadi. Contohnya kagak pernah sekelas Ma'aruf Amin negor secara terbuka Dengkul Zul cs kalo mereka bikin ulah..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
viniest dan 16 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Jadi ini yang bikin pentolan kadrun kejet kejet sama UU ini. Lapaknya bakal kegusur.

Apalagi kalau pemerintah mewajibkan sertifikat halal hanya dikeluarkan lembaga pemerintah, makin kejang kejang mereka emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jerrystreamer1 dan 8 lainnya memberi reputasi
Bagkeee, mui takut kehilangan jatah.

Yg sebenarnya mengurusi sertifikasi halal itu Negara, yaitu dinkes bukan lembaga agama
profile-picture
profile-picture
profile-picture
sposolo dan 7 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh ontapesek
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
emoticon-Ngakakemoticon-Ngakakemoticon-Ngakak

Melanggar syariat ndogmu mlocot
profile-picture
profile-picture
profile-picture
harsontol dan 4 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 5


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di