Omnibus Law yang telah disahkan DPR pada 5 oktober 2020 lalu mendapatkan reaksi sangat keras dari masyarakat. Alhasil gelombang demonstrasi pun tak terelakkan lagi. Pada mulanya aksi demo menolak Omnibus Law yang didominasi para buruh terjadi di kota-kota besar seluruh Indonesia, terkecuali DKI Jakarta. Sebab para aparat melakukan penyekatan terkait PSBB sehingga massa tak mampu memasuki ibukota.

Namun situsai itu berubah semenjak Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) bertekaad untuk menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Cipta Kerja pada 8 Oktober 2020 di Istana Negara. Koordinator Media Aliansi BEM SI, Andi Khiyarullah mengatakan aksi akan diikuti 5000 mahasiswa yang berasal dari 300 kampus. Para peserta aksi tidak hanya berasal dari kawasan Jabodetabek, tapi juga daerah lainnya seperti Sumatera hingga Sulawesi.

Kini, 8 Oktober 2020 massa gabungan mahasiswa dan buruh tersebut berhasil menerobos penyekatan dan masuk ke ibu kota. Massa aliansi mahasiswa pun melakukan Long March ke Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Mereka akan menggelar aksi demo di sekitaran Istana Negara.

Sumber : Kompas[Demo di Istana Negara, Massa dari Aliansi Mahasiswa Blokade Simpang Harmoni]

Banyaknya massa yang turun ke jalan sudah tak mungkin dibendung lagi oleh aparat. Namun ada kekhawatiran yang muncul dengan banyaknya aksi demo berturut-turut seperti ini. Yakni kondisi pandemi ibu kota yang sangat parah hingga menyebabkan Gubernur DKI memberlakukan PSBB.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani memandang aksi demonstrasi yang berkepanjangan membuat PSBB DKI sia-sia. Kerumunan peserta unjuk rasa dapat memicu penularan virus corona. “Di tengah DKI sedang PSBB, Omnibus Law ketok palu. Saya yakin yang berwenang tahu dampak dari pengesahan ini, pasti demo. Akhirnya orang berkumpul lagi di Jakarta, sehingga timbul klaster baru," kata Zita.

Sumber : Tribunnews Wartakota [Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sesalkan Aksi Demonstrasi, PSBB di Ibukota Jadi Percuma]

Adanya demo yang massif seperti ini, juga membuat Satgas Penanganan Covid-19 angkat bicara. Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan bahwa demonstrasi yang terjadi berturut-turut berpotensi menjadi klaster penularan corona baru. Hal ini tentunya akan kontra produktif dalam perjuangan Indonesia mengendalikan Covid-19 selama 7 bulan terakhir. Oleh karena itu Wiku mengingatkan masyarakat untuk saling bahu membahu menurunkan angka Covid-19 serta selalu menerapkan protokol kesehatan yang ada.

Sumber : CNBC Indonesia [Klaster Demo, Perjuangan 7 Bulan Lawan Covid Terasa Sia-sia]

Tentunya himbauan menjaga protokol kesehatan saja bukanlah jawaban dari pencegahan timbulnya klaster baru corona. Bukankah hibauan seperti itu sedari dulu telah dilakukan? Nyatanya masih banyak mereka yang melanggarnya dan angka corona Indonesia terus naik. Apalagi ketika kini ada demonstrasi besar-besaran.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan seharusnya pemerintah mengajak dialog masyarakat sehingga aktivitas demo bisa dihindari. Sebab esensi dari unjuk rasa adalah menyampaikan aspirasi dan seharusnya ada yang menerima mereka. Pandu mewanti-wanti, jika demo tetap berlangsung, maka akan semakin sulit menekan laju penyebaran Covid-19.

Dia pun menyayangkan pemerintah tidak memiliki kekhawatiran seperti itu dan tidak membuka dialog sehingga bisa mencegah aksi.

Menurut Pandu yang paling efektif untuk meredam demo adalah adanya ruang untuk berdialog. Tidak ada langkah mencegah klaster demo, selain mencegah terjadinya demonstrasi yang berlarut-larut.

Sumber : CNBC Indonesia [Cegah Klaster Demo Meluas, Ini Saran dari Pakar Epidemi]

Oleh karena itu, Pemerintah harus benar-benar beri perhatian penuh terhadap aksi demo yang terjadi. Aturan PSBB sudah tak mampu menahan massa, maka besar kemungkinan angka corona akan melonjak drastis. Jika pada akhirnya tidak ada satupun elemen pemerintah yang mau berdialog dengan massa maka siap-siap saja muncul klaster corona. Pemerintah mulai dari Pemprov DKI hingga Komite Penanganan Covid-19 dan PEN harus siap menyambut lonjakan pasien corona.