CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Dradjad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f826da20577a976871d39d3/dradjad-dpr-sahkan-kertas-kosong-di-paripurna-ruu-ciptaker

Dradjad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker

Dradjad: DPR Sahkan Kertas Kosong di Paripurna RUU Ciptaker



REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF Dradjad H. Wibowo menyebut bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya.

"Jika timmus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg memutuskan berdasarkan apa?” kata Dradjad dalam pesan watsapp-nya kepada republika.co.id, Sabtu (10/10).

Dradjad mengaku kaget mendengar pengakuan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dan anggota tim perumus RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amaliah dyang mengakui Timmus RUU Ciptaker belum menyelesaikan tugasnya. Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Eddy Susetyo menjadi Timmus RUU Ciptaker.

Ledia, dalam sebuah acara di televisi menjelaskan bahwa perumusan draf RUU Ciptaker mengalami kendala dalam keterbatasan tim terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Pengecekan tetap dilakukan, kata dia, tetapi keterbatasan timmus dan banyaknya UU yang tercakup maka masih ada pelolosan.

Menurut Dradjad, Ledia dalam acara itu menyebut seharusnya memang dalam pembahasan tingkat I, minifraksi di Baleg DPR telah memegang draf RUU Cipta Kerja yang sudah bersih. Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun Ledia belum memegang draf RUU Cipta Kerja yang telah bersih.

"Jika benar pengakuan mereka, hemat saya UU Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar Tata Tertib (Tatib) DPR sesuai Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” papar Dradjad.

Dijelaskan Dradjad, Tatib DPR pasal 159 yang bunyinya:

(1) Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(2) Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(3) Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja.

Karena timmus RUU Ciptaker belum menyelesaikan tugasnya, papar Dradjad, maka tidak ada draf hasil timmus yang dilaporkan kepada rapat Panja. Sebagai catatan, dengan draf awal RUU Cipta Kerja yang 1.000-an halaman, aneh juga jika timmus hanya dua orang, meski dibantu sekretariat Baleg.

Selanjutnya mari lihat Pasal 161 Tatib DPR yang bunyinya:

(1) Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.

(2) Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja, dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

(3) Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.

(4) Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat
panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.

Tanpa adanya draf hasil kerja tim perumus (timmus), menurut Dradjad, maka hal yang dilaporkan ke rapat panja, berarti tim sinkronisasi (timsin) belum bekerja. "Jika diklaim timsin sudah bekerja, lalu draf apa yang mereka selaraskan?” ungkapnya.

Lebih krusial lagi, lanjut Dradjad, tanpa hasil kerja timsin, panja memutuskan berdasarkan naskah apa? Ini karena berdasarkan Pasal 163, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat 1 adalah “c. Pembacaan naskah rancangan Undang-Undang”.

"Jadi wajib hukumnya ada naskah RUU yang dibacakan, dan itu adalah naskah hasil kerja timmus dan timsin,” paparnya.

Ketentuan Tatib di atas juga sama dengan bunyi Pasal 104, 106 dan 108 dari Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.

Jika melihat proses di atas, kata Dradjad, jelas bahwa Pembicaraan Tingkat I untuk RUU Cipta Kerja ini belum selesai. Jadi, bukan hanya soal typo seperti yang diklaim sebelumnya. "Ini soal Tatib DPR,” tegas Dradjad.

Jika Pembicaraan Tingkat I belum selesai tapi Pembicaraan Tingkat 2 (rapat paripurna) dipaksakan maka dokumen RUU-nya belum ada. "Tulisan abcd-nya belum ada yang sah di Tingkat 1. Dokumennya boleh tebal tapi tidak ada tulisannya, alias kertas kosong,” papar mantan anggota DPR dari Fraksi PAN itu.

Memang ada Pasal 151 ayat (2) Tatib DPR yang membolehkan mekanisme lain dalam Pembicaraan Tingkat I. Namun, kata Dradjad, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, mekanisme lain ini tidak pernah diputuskan oleh Baleg. "Yang dipakai adalah mekanisme standar dalam Tatib DPR,” kata Dradjad.

Rapat Paripurna DPR memang pengambil keputusan tertinggi di DPR. Tapi dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap Tatib DPR di atas, Rapat Paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 itu mengesahkan naskah RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong.

"Saya heran, kenapa teman-teman di DPR seceroboh ini dalam membahas RUU yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak,” ungkap Dradjad.


https://m.republika.co.id/amp/qhyz0v318


Rezim Esemka, barangnya ghaib, udah main ketok aja.
Saking nafsunya bahagiain cukong, becandanya kelewatan,
Padahal UU nyangkut ratusan juta org, dan sekali diketok susah diperbaikinya, mungkin butuh puluhan taun kedepan utk direview ulang.

Waspada aja, udah diketok dirubah2 lagi seperti pasal tembakau karena gak ada item putihnya. Apa yg diributin rakyat direvisi diam2 sambil nuding mereka hoax dan penjarain.

Gw saranin.. Paripurna ulang, begitu barangnya ada.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
momodgovlok dan 2 lainnya memberi reputasi
temennya amin roois berfatwa.....

Jadi begitu kata Pak Dradjad. emoticon-Smilie
Emang aneh sampai sekarang ga jelas ada dimana barang nya, ga eksekutif ga legislatif gendeng kabeh. Tapi luwih gendeng dan edan yg milih mereka emoticon-Ngakak (S)
Ijab kabul tapi pengantin nya nggak ada
Ok kita tunggu draft Final asli nya
Mana yang benar isinya antara Versi Pak jokowi di pidato atau Versi Serikat Pekerja
Kita tunggu siapa yang benar

Jangan ada alasan

I dont read what i sign,, 🤭
pengesahan penuh kecacatan
Post ini telah dihapus oleh KS06
yg penting tunjangan rapat dan tunjangan ruu dan tunjangan pengesahan cair. KPI tercapai, bs buat bekal nyalon lagi.
Persis kek otak nastak cebong dungu dimari,
Kosong,
Makanya bukan hanya gampang dikibulin,
Tapi bangga dikibulin,
Dan pengen semua orang juga gampang dikibulin,


emoticon-Leh Uga
mana ada kertas kosong? semua pasti sesuai mekanisme, sudah diatur oleh setjen DPR & setneg. kalau mau tanya mana berkas UU yang disetujui, tanya ke 2 pihak tersebut. ngaco tanya menaker yang cuma urus 1 dari banyak hal yang dibahas di UU ciptaker.
hayooo... udah pada baca kertas kosong lom? emoticon-Leh Uga
bahwa Rapat Paripurna DPR atas UU Cipta Kerja (Ciptaker) sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata Tim Perumus (Timmus) RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya, tapi Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) kok bisa membahasnya.

DPR koq macam begini. Mau bodohin rakyat ya?. Udh rusuh bnyk fasilitas umum rusak, baru bersuara kl draft blm final. Ngapain di ketok palu goblok .kertas kosong koq di ketok palu.
Ternyata UU ciptakerja Yg disahkan DPR hanya kertas kosong tidak ada pasal2 ini dan itu..

Jadi nanti kalau UU nya ada pasal2nya berarti tidak sah dan tidak dapat dipakai sebagai payung hukum

Diubah oleh Nganu0123
naskah asli disembunyikan biar bisa diedit padahal sdh diketok palu oleh DPR

jgn sampe bisa diedit apa yg sdh diketok dpr curang namanya
profile-picture
kaiserwalzer memberi reputasi
Bisa bahan buat judicial review, sama gugatan ke ptun sekalian atas maladministrasi, kalau terpenuhi semua bisa batal semua itu uu ciptaker


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di