Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak menghindari gelombang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang terjadi di sejumlah daerah, Kamis (8/10). Sebab, bagi Presidium KAMI, aksi yang terjadi di berbagai daerah, terutama di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, merupakan ekses dari sikap DPR bersama pemerintah. terkait pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU. "Aksi yang terjadi sesungguhnya merupakan akibat dari keputusan DPR dan Presiden yang abai dan tidak memperhatikan aspirasi buruh, kampus, para guru besar," ucap Gatot dikutip dalam maklumat Presidium KAMI, Kamis malam. Baca Juga: Situasi Jakarta Mencekam, Presiden Jokowi di Pulang Pisau Apalagi penolakan juga datang dari ormas keagamaan khususnya PBNU, PP Muhammadiyah, mahasiswa, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Namun DPR dan pemerintah tetap memaksakan untuk memutuskan dan mengesahkan RUU Omnibus Law menjadi UU. "Atas reaksi penolakan yang masif terjadi di seluruh Indonesia, sudah seharusnya Presiden sebagai kepala pemerintahan tidak menghindar dan membuka ruang dialog yang seluas-luasnya," tegas Gatot.