Pegiat media sosial Denny Siregar mendukung pengesahan UU Cipta Kerja yang saat ini banyak diprotes dan menimbulkan gelombang unjuk rasa besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Denny, Presiden Jokowi punya nyali yang besar karena berani menggagas Omnibus Law Cipta Kerja ini.
 
Karena Denny yakin, UU ini akan membuat mafia pungli perizinan di daerah dan serikat pekerja  marah.
 
“Mengeluarkan Omnibus Law itu butuh keberanian besar. Karena akan berhadapan dgn mafia pungli perizinan didaerah2 dan serikat pekerja. Periuk nasi mereka hilang.
 
@jokowi bisa saja cari aman. Tapi dia berani ambil risiko. Berubah sekarang, atau tidak sama sekali.
 
Semoga paham,” tulis Denny di akun Twitternya, Jumat (9/10/2020).
 
Padahal menurutnya, perusuh yang usianya belasan tahun tak mengerti tujuan demonstrasi. Yang penting uang.

"Perusuh dibayar Rp 100 ribu perorang didatangkan dari daerah2 sekitar untuk merusak di kota2 besar. Ditangkap warga yg tidak rela kotanya dibakar. Untung warga sabar, kalo gak bisa habis dimassa," kata Denny dalam akun Twitternya, @Dennysiregar7.

"Perusuh itu anak usia belasan. Mrk ga tau demo utk apa, yg penting ada uang, ga peduli kena corona dan menularkan..," lanjutnya.

Bagaimana kalau asing mau investasi di Indonesia? Pertama, minta izin dulu di pusat. Kemudian mengurus izin ke provinsi. Lalu, mampir ke meja kabupaten atau kota. Belum lagi minta surat lurah. RT dan RW juga jangan lupa. Belum nanti harus ada setoran ke akamsi atau anak kampung di sini, dan ormas-oramas mulai yang wajahnya preman sampai yang berjubah agama. Dan semua ujungnya adalah duit. Dari ujung ke ujung semuanya lapar.


Pusat menjadi superpower dalam hal perizinan investasi dan ketenagakerjaan. Miriplah di Vietnam dan Singapura. Daerah menjadi pelaksana. Inilah yang diributkan banyak daerah. Daerah yang biasanya dapat banayk cuan dari masalah perizinan dan investasi, mendadak harus kehilangan rezekinya.

Semua diurusi oleh pusat. Banyak kepala daerah yang biasanya kaya dari masalah izin-izin itu, sekarang jadi manyun. Enggak dapat proyek lagi. Karena itulah, banyak dari kepala daerah yang menolak awalnya karena kewenangan mereka jadi terbatas. Tapi ya kalau enggak dibegitukan, kapan negara lain mau tertarik sama negara kita?

Belum lagi masalah pekerja. Ini yang lebih ramai lagi. Seperti biasa, banyak buruh yang merasa terancam dengan munculnya RUU Cipta Kerja. Mereka merasa banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, mulai dari masalah gaji, masalah libur, masalah kontrak kerja, dan sistem PHK. Ruwetlah pokoknya. Namanya mau berubah, pasti ada yang setuju dan ada yang tidak.

Belum nanti kalau asing jadi membangun pabrik di sini dan dia butuh banyak pekerja. Belum ada hasilnya, para pekerja sudah sibuk cuti. Ada yang cuti hamil, cuti haid, saudara meninggal cuti lagi, keponakan sakit minta cuti, padahal waktu dia kerja targetnya tidak terpenuhi.

Ya, perusahaan pasti marahlah. Ohhh, marah? Okelah. Datang ke serikat pekerja, kemudian demo perusahaan, takut-takuti. Kalau perusahaan agak lembek sedikit, langsung tuntut kenaikan gaji, karena pengin bisa nyicil motor Kawasaki. Nanti bikin spanduk besar-besaran dengan tulisan "USIR CHINA". Mau jelang Pilkada pun Kepala Daerah diberi tekanan oleh buruh hingga terjadi lingkaran setan antara Kepala Daerah yang mengharapkan dukungan suara buruh.

Puyeng, kan? Lha kalian kalau punya duit, apa mau sih investasi di sini? Ya enggak lah, mending di Vietnam, urusannya cuma satu pintu, yaitu pemerintah. Urusan lain, biar pemerintah Vietnam yang urus. Enggak ada yang berani demo di Vietnam, demo sedikit hilang. Jadi buruh di Vietnam, lu lebih baik kerja aja, enggak usah sok protes segala. Pemerintah Vietnam yang mengurusi segala macam, yang penting lu bisa kecukupan.

Jadi intinya Omnibus law ini sangat mendesak dan sudah tepat disahkan saat wabah pandemi. 30 juta pencari kerja saat ini sangat membutuhkan kerjaan dan gaji yang bagus segera mungkin, dan omnibus law ini jawaban untuk generasi muda saat ini dan mendatang dimana teknologi semakin canggih dan era digital" tutupnya.


Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, membeberkan rencana Presiden Joko Widodo selanjutnya setelah DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja.
 
Menurut Ida, kini dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk merumuskan paling banyak 5 Peraturan Pemerintah (PP) yang akan jadi regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang terkait klaster ketenagakerjaan.
 
Dia mengklaim, pemerintah membuka diri bagi serikat buruh selama proses perumusan PP. Pihaknya mengundang sejumlah serikat buruh yang selama ini menolak keras pasal-pasal UU Omnibus Law Cipta Kerja.
 
"UU Cipta Kerja ini memerintahkan untuk ada pengaturan lebih detailnya dalam PP, direncanakan minimal tiga PP, maksimal lima PP yang disiapkan," kata Ida dikutip dari Antara, Jumat (9/10/2020).
 
Menurut Ida, berbagai PP yang akan mengatur klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja itu rencananya akan diselesaikan pada akhir Oktober sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
 
"Arahan Bapak Presiden dalam akhir Oktober ini seluruh peraturan pemerintah itu akan kita selesaikan," tegas Ida. Pembuatan PP klaster ketenagakerjaan itu akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan termasuk serikat buruh/pekerja dan dunia usaha yang diwakilkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
 
Ida meminta bantuan untuk menyampaikan hasil sosialisasi itu kepada serikat pekerja dan dunia usaha. Menurut Ida, saat ini banyak simpang siur isu dan distorsi informasi tentang UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan.


https://www.netralnews.com/peristiwa...nasinya-hilang

 
PAIN

GIF

Cendana
GIF



Pemilik media cnnindonesia, detik dan lainnya