Oleh: Haris Prabowo - 8 Oktober 2020

tirto.id - Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan beredarnya isi draf RUU Cipta Kerja di media sosial. Menurutnya draf itu belum final. Masih ada perbaikan.

"Sampai hari ini kami sedang rapikan kembali naskahnya. Jangan sampai ada salah typo dan sebagiannya nanti hasil itu akan segera dikirim ke Presiden untuk ditandatangani jadi UU dan sudah bisa dibagikan ke masyarakat," kata Firman di Gedung DPR, kemarin.

Padahal, RUU ini sudah disepakati DPR, DPD, dan pemerintah Senin (5/10/2020), pukul 17.55. Bertempat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Draf final RUU Cipta Kerja yang beredar, kata politikus Partai Golkar itu, rawan memunculkan masalah misinformasi.

"Saya lihat saat ini beredar juga baik dari media sosial kemudian melalui viral-viral justru itu memprovokasi. Baik itu dari buruh maupun masyarakat dan mahasiswa karena kurang akuratnya data dan informasi yang diperoleh," tuturnya.

Dia mengambil contoh seperti masih adanya ketentuan cuti haid, cuti kematian, upah minimum, pembatasan outsorching, hingga pesangon. Firman mengatakan, klausul mengenai pesangon memang awalnya sesuai UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sebanyak 32 kali. Namun, lanjutnya, 32 kali itu yang mampu melaksanakan itu hanya 7 persen perusahaan.

"Artinya kalau membuat UU itu harus bisa dilaksanakan tidak bisa membuat UU kasih pesangon 32 kali tapi tidak bisa dieksekusi malah rakyat makin dibohongi," ujarnya.


link

Anggota Baleg DPR RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan beredarnya isi draf RUU Cipta Kerja di media sosial. Menurutnya draf itu belum final. Masih ada perbaikan.