Dokter Berlian Siagian menulis surat terbuka di laman facebooknya sebagai ungkapan saran untuk Presiden Joko Widodo.

“Saran kepada Bapak Presiden. Menkes jangan sampai diresuffle. Di Kemenkes itu yang bobrok eselon 1 dan 2 nya banyak kadrunnya yang mengaku sok agamis tapi juga bekerja sama dengan pabrik-pabrik obat,” ujar Berlian, Senin, (5/10/2020).

Menurut dia, dampaknya Pak Menteri yang bersih dan idealis, kebijakannya dalam menghadapi C19 dihambat terus oleh eselon 1 dan 2 nya, sehingga penyerapan anggaran kecil sekali, hanya <2% dari 75T.

“Mereka memang ingin menumbangkan menterinya dan kalau  bencana ini bisa ber larut2-larut pemerintahan yang tumbang. Waspadalah!,” tulisnya.

Kedua, dr Berlin menyebutkan  Eselon 1 dan 2 bekerjasama dengan IDI yang isinya juga kadrun semua. Ditandai dengan penyembuhan C19 dengan Terapi Plasma Konvalesen yang murah belum dapat direalisasikan secara masif di RS RS rujukan.

“Mengapa? Karena terkait dengan obat yang sudah dikuasai oleh pabrik farmasi. Bahkan Unair berani menjadi bemper dari pabrik obat dengan pernyataannya bahwa telah menemukan obat C19 walaupun belum ada diuji klinik,” tulisnya.

Ia melanjutkan, “Nggak tahunya obat cortisol dan hextro yang sudah dilarang di Amerika. Mereka dengan beraninya mengatakan di TV gugus tugas covid pusat bahwa racikan obat ini sudah tersedia ratusan ribu butir.

Ketiga, sambung dr Berlian, Letjen Terawan dijadikan menteri mendapat suara sumbang dari IDI pusat sampai daerah yang cukup kuat, karena dengan penempatan dr.Terawan dikhawatirkan dapat mengungkap mafia-mafia alkes dan peredaran obat.

Keempat, bencana Covid-19 saat ini dipakai dokter kadrun kesempatan untuk menguras APBN. Ada kejadian  didesa antara lain  Ambulu Jember, pasien meninggal karena kecelakaan dikatakan covid.

“Di Surabaya ada pasien operasi terus meninggal, kemudian dikenakan biaya 24 juta, karena keluarga tidak mampu  bayar, maka keluarga pasien ditawari kalau mau teken sebagai akibat covid maka digratiskan. Jadi berita di TV ada keluarga yang dikasih duit asal mau teken covid nampaknya ada benarnya."

Mengapa hal ini bisa terjadi ?  Kerena ada "disparitas biaya pengobatan” covid dengan penyakit umum, lanjut dr Berlian.

Ia mencontohkan, biaya penguburan, kalau biasa hanya Rp2 juta kalau protokol covid Rp18 juta. Ini belum biaya RS yang katanya untuk pasien sampai sembuh (20 hari ) menghabiskan 500 juta/orang yang akan ditanggung APBN. Saat ini banyak RS mau menjadi rujukan covid.

“Saya khawatir kalau hal ini dipakai untuk pembiayaan pilpres 2024.  Mudah2an perkiraan saya salah. Tapi melihat dokter perempuan spesialis paru di RSPS Sulianti Saroso minta beli ventilator seharga 500 juta. Untung BPPT,  ITB, Pindad sudah bisa bikin lebih murah dengan harga kurang dari Rp35 juta.”




https://www.netralnews.com/peristiwa...ahankan-menkes
 

Saatnya reformasi farmasi birokrasi status quo. Kejar ketertinggalan dari singapura, saatnya pabrik obat, apd, ventilator diciptakan di dalam negeri
Bongkar - iwan fals

Dukung Terawan kerja kerja, hajar penjegal