KSPN Tak Akan Ikut Aksi Mogok Nasional, Ini Alasannya

Beranda
Komunitas
News
Berita dan Politik
KSPN Tak Akan Ikut Aksi Mogok Nasional, Ini Alasannya

gabener.edan

04-10-2020 13:40

KSPN Tak Akan Ikut Aksi Mogok Nasional, Ini Alasannya

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) menyatakan tidak akan ikut aksi mogok nasional terkait penolakan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja. Keputusan tersebut didasari berbagai pertimbangan, termasuk kondisi ekonomi yang belum stabil di masa pandemi COVID-19.
Presiden KSPN Ristadi memaparkan, pihaknya mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang mengguncang sektor ekonomi, sehingga menghambat aktivitas industri. Selain itu, KSPN fokus memperhatikan kondisi anggotanya yang masih banyak dirumahkan, dan penyelesaian kasus ribuan anggota KSPN yang menjadi korban PHK.

"Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, KSPN tak akan ikut aksi mogok nasional tanggal 6-8 Oktober 2020. Kepada seluruh anggota KSPN agar tetap tenang dan waspada dengan situasi yang berkembang," ungkap Ristadi melalui keterangan tertulis, Minggu (4/10/2020).

Keputusan tak mengikuti aksi mogok tertuang dalam surat tertanggal 29 September 2020 yang ditandatangani Presiden KSPN Ristadi dan Sekretaris Jenderal KSPN Ahmad Mustaqim, ditujukan kepada Presiden/Ketua Umum Federasi Afiliasi KSPN.

Di sisi lain, Ristadi menyatakan KSPN mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR RI yang menyempurnakan ulang klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, sesuai usulan serikat pekerja/serikat buruh setelah membahasnya bersama tim Tripartit.

Ia menegaskan, KSPN yang terlibat dalam tim Tripartit bentukan pemerintah dengan melibatkan buruh dan pengusaha, telah mengkritisi substansi klaster ketenagakerjaan di RUU Omnibus Law Cipta Kerja. KSPN, kata dia, berusaha memperjuangkan hak tenaga kerja melalui kajian kritis, lobi, hingga terlibat langsung dalam audiensi dalam pembahasan klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja.

"Proses perjuangan tersebut sekarang sedang kami kawal terus agar sesuai harapan pekerja/buruh khususnya anggota KSPN," imbuhnya.

Sebagai informasi, puluhan pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja, sepakat menggelar aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Kesepakatan aksi mogok nasional tersebut diambil setelah mendengarkan pandangan dari masing-masing SP/SB dalam rapat bersama di Jakarta, Minggu (27/9/2020). KSPN Tak Akan Ikut Aksi Mogok Nasional, Ini Alasannya

https://news.detik.com/berita/d-5199...from=wpm_nhl_9

Sebenarnya said iqbal ini harus di ciduk karena terbukti memprovokasi akan pengumpulan massa dimana2 ... emoticon-Ngakak

Kalau muncul kluster demo buruh dan menimbulkan kematian kenakanlah pasal pembunuhan berencana.

Sekali2 di kasi shock terapilah.. emoticon-Ngakak

Kalau sekiranya uu ciptaker mank merugikan buruh masih ada jalur MK membatalkannya.
Cobalah bersikap bijak dalam pandemi koronak emoticon-Cape deeehh

Ane liat alasannya cuman di pesangon yg 32 kali di turunkan menjadi sekitar 20 an kali.
emoticon-Cape deeehh

Quote:

Dalam draft RUU Cipta Lapangan Kerja yang dihimpun Cermati.com, pada pasal 46A berbunyi:

Pekerja/buruh yang di PHK berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan
JKP diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“JKP akan diberikan kepada pekerja/buruh yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan aktif membayar iuran,” bunyi Pasal 46C.

Di Pasal 46D, tertuang manfaat JKP yang akan diterima pekerja yang kena PHK, yakni berupa:

Pelatihan dan sertifikasi
Uang tunai
Fasilitas penempatan.

“Jadi manfaat JKP, pemerintah akan memberikan pelatihan (kerja), memberi uang saku selama 6 bulan, serta penempatan bekerja. Ini khusus bagi karyawan yang perusahaannya bangkrut atau kena PHK (bukan karena tindak kriminal) dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga mengatur ketentuan libur atau waktu istirahat bagi pekerja. Disebutkan dalam Pasal 79:

Waktu istirahat antara jam kerja, minimal setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Istirahat ini tidak termasuk jam kerja
Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu.

Dalam RUU Ciptaker, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap. Mereka mendapatkan upah, jaminan sosial, perlindungan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), dan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sama dengan pekerja tetap.

Diubah oleh gabener.edan 04-10-2020 13:56

snoopze dan 5 lainnya memberi reputasi

1.8K

Kutip

Balasan

Komentar yang asik ya

Urutan

Terbaru

Terlama

Komentar yang asik ya

Komunitas Pilihan