Munculnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hingga kini masih menimbulkan pro kontra.

Seperti diketahui, gerakan ini dideklarasikan secara resmi di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 18 Agustus 2020 lalu.

Beberapa politisi nasional turut dalam gerakan tersebut, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ekonom senior Rizal Ramli, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, dan masih banyak lainnya.

Sejak kemunculannya, tak sedikit pihak memberikan tanggapan. Termasuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dikutip Pikiranrakyat-Depok.com dari RRI, Kamis 1 Oktober 2020, Moledoko menyebutkan tidak ada masalah dengan pembentukan kelompok seperti KAMI.

Namun, dirinya menuturkan akan beda cerita jika kelompok itu memiliki arah untuk memaksakan kehendak.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silahkan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa dinamika politik selalu berkembang. Bahkan ia prediksi, bisa saja kelompok politik lain seperti KAMI kedepannya akan bermunculan.

Meski demikian, ia mengatakan terdapat hal yang harus diperhatikan yakni gagasan yang diusulkan kelompok. Jika sifatnya menganggu stabilitas politik, maka semua ada risikonya.

"Dinamika politik selalu berkembang. Tidak ada namanya dinamika yang stagnan. Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi kan? Kita perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," ucap Moeldoko.

Selama gagasan itu hanya bagian demokrasi, ia menyebutkan bahwa pihaknya mempersilahkan. Namun, ia mengimbau jangan mencoba untuk ganggu stabilitas politik.

"Kalau bentuknya sudah menganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," katanya mengakhiri.***

https://depok.pikiran-rakyat.com/nas...sikonya?page=2

Tolonglah saudara2 KAMI gak usah ngegas acara dulu, kondisi kayak gini Covid-19 jadi tambah lama selesainya, korban tambah banyak. Trus juga pasti ada acara tandingan atau demo tandingan jadi tambah ruwet.

Gue kadang bingung, Pemerintah Pak Jokowi ini di bilang anti kritik kurang demokratis suka mengkriminalisasi dll. Era mana sih paska Soekarno pemerintahannya sampai di tuduh antek/pro PK1?

Di Indonesia tuduhan antek/Pro PK1 itu tuduhan paling biadap, orang lebih memilih dituduh koruptor, radikal, kafir, atau dibilang anj1ng/b1natang sekalipun daripada di tuduh antek/pro PK1.

Okelah kalau mau maen isu negatif, cuma acara2 dilapangan dikurangilah kondisi masih begini... Ujung2nya masyarakat biasa yg jadi korban.

niat destabilisasi? ujung2nya yg dirugikan banyak bosku, gak hanya pemerintah, rakyat atau umat juga jadi korban.

Trus kalau gak stabil rakyat atau umat menyalahkan pemerintah gitu? Masyarakat Indonesia udah pada melek politik bosku, taulah siapa yang menyalakan api dalam sekam. tolong jangan gegabah, kalau rakyat udah marah susah bosku.