CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Polri Sebut Napoleon Terima Rp7 M Hapus Red Notice Djoktjan
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5f72f3679775132d2d395f60/polri-sebut-napoleon-terima-rp7-m-hapus-red-notice-djoktjan

Polri Sebut Napoleon Terima Rp7 M Hapus Red Notice Djoktjan

Polri Sebut Napoleon Terima Rp7 M Hapus Red Notice Djoktjan

Polri mengungkap Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte menyetujui bayaran Rp7 miliar untuk menghapus red notice atau notifikasi Interpol soal pencarian buron atas nama Djoko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, pada April 2020.

Kesepakatan itu dibuat antara Napoleon dengan pengusaha Tommy Sumardi, yang juga jadi tersangka dalam perkara tersebut.

Hal itu terungkap dalam sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Irjen Napoleon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9). Permohonan itu diajukan saat Napoleon masih menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri yang juga membawahi Sekretaris NCB Interpol yang memiliki wewenang dalam pengurusan red notice.

"Fakta perbuatan pemohon adalah setelah pertemuan kesepakatan tentang nilai sejumlah yang awalnya Rp3 miliar yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp7 miliar," kata salah satu kuasa hukum Polri dalam persidangan pada Selasa (29/9).

Tim hukum Polri menjabarkan bahwa tersangka Tommy Sumardi menyerahkan uang dalam bentuk dolar AS dan dolar Singapura secara bertahap pada April hingga awal Mei 2020.

Polri menyebutkan bahwa penyidik telah menyesuaikan sejumlah bukti-bukti yang berkualitas seperti kesaksian para saksi, serta bukti-bukti surat lainnya. Oleh sebab itu, penyidik menduga bahwa tersangka dapat dijerat pasal penerimaan suap sebagaimana disematkan saat ini.

"Bukti CCTV jelas-jelas melihat uang tersebut diserahkan kepada pemohon. Penyerahan uang tersebut berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih menguntungkan pemberi suap," ujar kuasa hukum Polri lagi.

Atas pertimbangan itu, Polri meminta agar Hakim Tunggal Praperadilan menolak dalil yang diajukan oleh Napoleon selaku pemohon.

Bareskrim Polri menerangkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan terhadap Napoleon selaku pemohon sudah sesuai dengan prosedur. Salah satunya, melalukan penyelidikan merujuk pada nota dinas dari Kadiv Propam Polri dan Kabareskrim Polri.

"Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan termohon diawali dengan diterima nota dinas dari Kadiv Propam Polri yang diajukan Kabareskrim Polri," kata pihak Polri.

Dalam sidang sebelumnya, Napoleon menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang terkait pengurusan red notice Djoko Tjandra dari Tommy Sumardi ataupun Brigjen Prasetijo Utomo.

Dia meyakini bahwa Polri tidak memiliki bukti yang dapat menyatakan dirinya telah menerima suap. Apalagi, kata dia, Polri menuduhkan dirinya menghapus red notice Djoko Tjandra yang mana hal itu di luar dari wewenang jabatannya.

Polri Sebut Napoleon Terima Rp7 M Hapus Red Notice Djoktjan
Infografis Jejak Djoko Tjandra di IndonesiaFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi

Dalam kasus ini, Napoleon dijerat Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 , Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Selain Napoleon, penyidik Bareskrim turut menjerat Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra, dan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka. Tommy dan Djoko diduga menjadi pihak pemberi. Sementara Napoleon dan Prasetijo penerima suap

link


"Fakta perbuatan pemohon adalah setelah pertemuan kesepakatan tentang nilai sejumlah yang awalnya Rp3 miliar yang akhirnya nilai tersebut disepakati sebesar Rp7 miliar," kata salah satu kuasa hukum Polri dalam persidangan pada Selasa (29/9).
profile-picture
profile-picture
profile-picture
jokopengkor dan 2 lainnya memberi reputasi
7m dibagi berapa orang ?emoticon-Bingung (S)



Bat@!
profile-picture
profile-picture
bajier dan nowbitool memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
warbyasak
yang bermasalah kepolisian, yang diperlemah KPK.
kata kecebong buzzerp, KPK sarang kadrun.

eh tempo hari ada pimpinan KPK dinyatakan bersalah d sidang etik, asalnya dari kepolisian juga. lol
profile-picture
nowbitool memberi reputasi
Diubah oleh o@s!s
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
Dari polisi kroco sampai jenderal korupsi semua. Negara ga ada harapan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
bajier dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
bisa ng3w3k brp kali tuh
Polisi ngaku
Penuh bui
emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
EvraeLeonheart dan lupis.manis. memberi reputasi
Yg ketemu 1.

Mungkin masih banyak oknum diluar sana cuma belom tercyduk.
profile-picture
nowbitool memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
baguslah mulai ketauan satu satu....

emoticon-Traveller
Interpol nya terima brp?

emoticon-Cool
7M tuh yang sekarang ketemu..

Dulu dulu masa gak lakuin juga sebelumnya..

Dah meraup berapa puluh M tuh sepanjang karier
profile-picture
nowbitool memberi reputasi
mantabb..ga heran polisi klo jabatannya udah tinggi tajir tajir melintir, ternyata seperti ini

Saya yakin banyak kasus kasus lain dengan nilai M M an, tapi siapa berani buka2an kalau kasusnya sama polisi??

Lihatkan di lapangan efeknya kecemburuan tinggi antara TNI dan POLRI akibat beda perlakuan yg tidak adil dibawah. Jika POLRI mereka bisa saling menutupi kesalahan mungkin karena adanya permainan uang berjamaah, klo TNI?? bisa apa mereka, hanya siap siap hormat doang hahaha
profile-picture
profile-picture
nowbitool dan batakolonjong memberi reputasi
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
anaknya yang baru lulus akpol masih santai gak ya emoticon-Traveller

secara masuknya ... emoticon-Ngacir
Paling di mutasi.
profile-picture
profile-picture
nowbitool dan batakolonjong memberi reputasi
Polri Sebut Napoleon Terima Rp7 M Hapus Red Notice Djoktjan


GDP Network
© 2020 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di