Jakarta: Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI Jakarta lamban dan tak serius mengantisipasi banjir. Pemprov dinilai baru bekerja saat banjir sudah terjadi.

"Jangan pas banjir baru kerja. Penanganan banjir ini perlu diantisipasi jauh-jauh hari, harus menyiapkan mitigasi banjir," kata Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin, 28 September 2020.

Prasetyo mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem akibat peralihan musim akan terjadi hingga Oktober 2020. Curah hujan lebih tinggi dan basah dibanding 2019.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut kondisi ini memperburuk pandemi covid-19 (korona) karena dapat berpotensi memicu klaster baru penularan. Prasetyo memaparkan sebanyak 82 Kelurahan di Jakarta masuk kategori rawan banjir.

Tujuh Kelurahan di antaranya berstatus zona merah covid-19, yakni Pegangsaan Dua, Kebon Baru, Bukit Duri, Kalibata, Rawajati, Pademangan dan Petamburan.

"Penularan covid-19 saat banjir akan sangat rentan. Penularan terjadi bukan lewat air banjir, melainkan lewat interaksi manusia selama evakuasi, pengungsian, hingga kondisi MCK umum," papar Prasetyo.

Prasetyo menilai mitigasi banjir tak lagi menjadi program prioritas Jakarta. Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir di beberapa tahun terakhir.

"Bahkan di tahun ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) sempat tidak memiliki anggaran untuk penanganan banjir," ujar dia.

Prasetyo mendorong Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan alokasi dana pinjaman Rp12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pinjaman dapat dialokasikan untuk 2020 dan 2021 dengan sejumlah program prioritas, seperti banjir, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur (Anies Baswdan) memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganganan banjir," ujar dia.

(REN)


Sumber :
https://m.medcom.id/nasional/metro/y...i-banjir?p=all

Moga warga dki bisa terhindar dari banjir,
hingga gak makin menderita di saat pandemi covid gini.