LABUAN BAJO, Kastra.co – Pembangunan ‘Jurassic Park’ di Pulau Rinca, Kab. Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mendapat penolakan sejumlah warga setempat. Pulau tersebut merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, di mana warga dan hewan Komodo yang dilindungi bisa hidup berdampingan.
Akbar Allayubi, pemandu wisata yang tinggal di Pulau Komodo, adalah salah satu yang menolak pembangunan tersebut. Sebagai penduduk asli, ia mengaku tidak pernah dilibatkan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan pariwisata di pulau tersebut.
“Kami hanya tahu dari media online lokal saja,” kata Akbar sebagaimana dilansir dari Jpnn.com.

Menurutnya banyak warga yang pasti akan menolak semua rencana pembangunan karena mengancam Komodo serta ekosistem di kawasan Taman Nasional Komodo.
“Kami mendefinisikan konservasi bukan soal income [pendapatan] atau benefit [keuntungan],” ujarnya sebagaimana dilansir dari Jpnn.com.
“Yang kami pahami soal konservasi adalah wasiat leluhur yang mengajarkan bahwa komodo dan ekosistemnya adalah saudara kami,” lanjutnya.
Rencana pembangunan ‘Jurassic Park’ pertama kali dicetuskan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2019. Luhut pernah mengatakan jika nantinya ‘Jurassic Park’ akan memiliki pusat penelitian dan penduduk setempat nantinya akan “lebih sejahtera”.
Sebuah video animasi rancangan pembangunan “Wisata Jurassic Indonesia” diunggah di akun Instagram Fania Hafila, salah satu arsitek dengan menggunakan musik latar dari film blockbuster Hollywood ‘Jurassic Park’. Di akhir video, tercantum logo Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penanggung jawab pembangunan dengan luas 1,3 hektar itu.

Bertentangan dengan Konsep Konservasi
Pembangunan berbasis beton bertentangan dengan habitat komodo, yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi nasional, menurut Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp).

Salah satu anggotanya, Venan Haryanto, mengkhawatirkan pembangunan sumur bor sebagai bagian dari sarana dan prasarana akan mematikan sumber-sumber air di kawasan Pulau Rinca, yang selama ini menjadi tempat hidup satwa liar.
Gregorius Afioma dari lembaga swadaya masyarakat ‘Sunspirit for Peace and Justice’ mengatakan, baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama mengabaikan konsep konservasi alam.

“Taman Nasional Komodo harus dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem, bagaimana mungkin di Rinca dirancang bangunan yang semewah-mewahnya, sementara di Pulau Komodo dibuat seolah-olah harus alamiah, padahal kedua pulau itu sama-sama habitat komodo?” ujar Gregorius.

Sementara akademisi dari Jurusan Biologi Universitas Indonesia (UI), Dr Jatna Supriatna mengatakan desain seharusnya dipikirkan secara cermat untuk tidak menganggu habitat komodo.

“Dengan konsep yang sekarang turis datang langsung ke tempat di mana komodo berada, sehingga mengubah behaviour [perilaku] komodo, itu juga menurut saya kurang bagus,” tuturnya.

Labuan Bajo Jadi ‘Bali baru’
Formapp menilai, pembangunan ala ‘Jurassic Park’ tidak bisa dipisahkan dari keinginan Pemerintah Pusat yang memasukkan Labuan Bajo ke dalam lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas.

Empat kementerian yang ditugaskan Presiden Joko Widodo, yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pembangunan Umum, dan Kementerian BUMN, menargetkan pembangunan lima kawasan yang bisa menjadi ‘Bali yang baru’ ini rampung tahun ini meski di tengah pandemi COVID-19.

http://kastra.co/2020/09/27/warga-lo...i-labuan-bajo/

dan warga lokal cuma bisa jadi penonton