Desakan agar pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentakpada 9 Desember terus bermunculan seiring masih masih tingginya kasus virus Corona (Covid-19).

Kali ini desakan datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha. "Sebaiknya pilkada ditunda sementara sampai berakhirnya pandemi virus Corona," kata Abdul Rachman dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Minggu (20/9/2020).

Dia mengatakan, tahapan-tahapan yang berjalan seperti pendaftaran pasangan calon kepala daeran biarkan tetap berjalan. Namun untuk tahapan kampanye dan pemungutan suara sebaiknya ditunda.

"Ini sangat mengancam jiwa masyarakat kita, apalagi sudah menelan banyak korban jiwa bagi masyarakat kita dari waktu ke waktu," tandas senator asal Sulawesi Tengah ini.

"Ini sangat mengancam jiwa masyarakat kita, apalagi sudah menelan banyak korban jiwa bagi masyarakat kita dari waktu ke waktu," tandas senator asal Sulawesi Tengah ini.

Pemerintah, lanjut dia, semestnyai menyadari risiko penularan Corona jika pilkada tetap digelar. Bukankah pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

"Jangan main-main dengan situasi virus saat ini, terbukti sekarang banyak yang terpapar dari pihak penyelenggara sendiri, di antaranya para ketua KPU dan komisioner lainnya dan para stafnya," tandasnya.

Dia mengakui Pilkada bagian dari demokrasi. Kendati demikian, tidak tepat jika pilkada dilanjutkan dengan alasan menjaga stabilitas politik dalam negeri ketimbang keselamatan rakuat.

“Salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Saya ingatkan kepada pemerintah jangan menciptakan Demokrasi kematian massal nantinya, kasihan rakyat kita ini jangan dipaksakan untuk melakukan sesuatu hal. Di sisi lain mereka tidak mendapatkan jaminan keselamatan, sebaiknya pemerintah menunda saja sambil menunggu redanya Covid-19. Jangan mengejar sebuah kekuasaan sementara pada akhirnya rakyat kita korban," tuturnya.