Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: Dok. Istimewa)


Jakarta - 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkeinginan untuk mencairkan dana cadangan daerah. Hal itu dilakukan karena APBD DKI 2020 terdampak karena adanya pandemi COVID-19.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, harus ada pembahasan secara mendalam mengenai hal tersebut. Menurutnya, pencairan dana cadangan daerah itu harus melihat terlebih dulu situasi dan kondisinya dalam keadaan mendesak atau tidak.

Gembong menyebut, selama ini Pemprov DKI hanya menyatakan anggaran yang dimiliki saat ini dalam keadaan kritis. Namun, kata Gembong, Pemprov DKI tidak menjelaskan anggaran secara rinci.

"Selama Ini kan Pemprov selalu mengklaim sepihak bahwa dana sedang kritis. Tapi mereka tidak mau membahas kondisi anggaran sekarang bagaimana dan rencana ke depan seperti apa. Tiba-tiba saja meminta dana cadangan untuk bisa segera digunakan," kata Gembong kepada wartawan, Senin (14/9/2020) malam.

Oleh karena itu, DPRD DKI akan terlebih dulu membahas mengenai pencairan dana cadangan tersebut. DPRD DKI akan melihat rincian penggunaan dana cadangan daerah itu untuk apa saja.

"Kami ingin tahu terlebih dahulu penggunaan dana cadangan dimaksud, untuk apa saja. Apakah murni untuk penanggulangan COVID-19? Kan dewan belum tahu," kata Gembong.

Anies sebelumnya menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan untuk mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999, tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak dengan adanya pandemi COVID-19.

"Terkait dengan latar belakang yang melandasi Eksekutif melakukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, perkenankan kami menyampaikan bahwa dampak COVID-19 sangat memukul perekonomian Kota Jakarta, sehingga berimbas pada penurunan penerimaan daerah," ujar Anies dalam pidatonya di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Menurutnya, Pemprov DKI merencanakan target APBD DKI 2020 lebih dari Rp 82 triliun. Namun, hingga (8/9) APBD DKI baru mencapai Rp 35 triliun atau 41 persen saja.

"Dari rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2020 yang telah kita sepakati bersama dalam APBD sebesar Rp.82.195.994.476.363, pada kenyataannya sampai dengan 8 September 2020 hanya mencapai Rp.35.899.928.943.968,9 atau 41 persen," ucapnya.

(man/dkp)



Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-5173...ndisi-anggaran




minta duit tapi gak bisa jelaskan kondisi anggarannya.
gak bisa jelaskan duitnya mau dipakai buat apa.