Foto: Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (Zhacky/detikcom)


Jakarta - 
Pernyataan Komisioner Utama (Komut) Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok terkait aib direksi Pertamina menjadi sorotan. Anggota Komisi VI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi meminta Ahok ikut terlibat membenahi permasalahan internal perusahaan pelat merah itu.

"Nah itu dia. Sebagai Komut harusnya Pak Ahok bisa ikut terlibat membenahi Pertamina dari dalam," kata Baidowi kepada wartawan pada Rabu (16/9/2020).


Lebih lanjut, Baidowi menilai masalah internal Pertamina tidak perlu menjadi kegaduhan di publik. Ia pun menyarankan Ahok mundur apabila tidak mampu melakukan pengawasan dan audit di Pertamina.

"Lebih baik persoalan diselesaikan tanpa kegaduhan dibanding membuat kegaduhan tapi persoalan tidak diselesaikan. Kalau tidak mampu melakukan pengawasan dan audit sebaiknya mundur. Soal copot mencopot biarlah menteri BUMN yang mengevaluasi," ujar Baidowi.

Wasekjen PPP ini juga menyoroti cara Ahok mengeluarkan kritikan terhadap pertamina. Menurutnya, masalah internal tidak perlu diumbar ke publik melalui media sosial sosial.

"Jika ada yang tidak beres, tidak sesuai ya luruskan dan koreksi melalui mekanisme yg berlaku di internal korporasi. Bukan diumbar ke publik melalui media sosial," ujar Baidowi.

Menurut Baidowi mengumbar masalah internal korporasi justru akan membuat publik mempertanyakan kinerja Ahok. Sebab, Ahok seharusnya ikut membenahi permasalahan internal di Pertamina.

"Hal itu sama halnya dengan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Maknanya, bahwa Ahok mengumbar kesalahan atau kekurangan pertamina ke publik, itu akan membuat publik bertanya? Ini kan harusnya Pak Ahok yang ikut membenahi kenapa diumbar ke publik, apakah karena tidak mampu membenahi sehingga seolah-olah butuh dukungan publik," terang Baidowi.

Seperti diketahui, Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Ahok menyebut ada direksi yang hobi lobi menteri.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok melalui akun YouTube POIN seperti dikutip detikcom, Selasa (15/9).

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade menilai pernyataan Ahok telah membuat Pertamina gaduh. Ia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

"Menurut saya sebagai anggota DPR Komisi VI, ya, yang mitra BUMN bahwa tidak gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh," kata Andre kepada wartawan, Selasa (15/9).

"Nah, untuk perbaikan ke depan, ya, saya usulkan sebagai mitra di Komisi VI DPR, saya usul Pak Jokowi lebih baik (Ahok) dicopot sajalah supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi Pertamina lagi fokus perbaiki kinerja di semester kedua ini. 

Apalagi, Pertamina ini, sekarang di semester kedua ini, bulan Juni ini sudah mendapatkan laba operasi tercatat itu Juni 2020, 443 juta USD, di mana kinerjanya sudah kembali mulai membaik dan sudah mencatat laba operasi unit," imbuh Andre.


Sumber :
https://news.detik.com/berita/d-5175004/ppp-usulkan-ahok-mundur-jika-tidak-bisa-awasi-pertamina 



 


Setelah anggota DPR dari gerindra,
sekarang dari PPP.


apa betul publik gak boleh tau masalah internal suatu perusahaan negara ?
masalah internal ? kok disebut sebagai masalah internal ?