Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menilai jumlah pasien positif Covid-19 lebih tinggi dari yang dicatat Pemerintah sampai saat ini. Menurut dia, saat ini jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 10 persen dari total penduduk.

BACA JUGA : KPPU Nilai e-Katalog Persulit UMKM Tawarkan Barang ke Pemerintah
Sehingga, seluruh kepala daerah diminta tidak lagi menyembunyikan data warganya yang terpapar virus mematikan asal Wuhan itu. Agar proses tracking dapat berjalan baik untuk menghentikan penyebaran Covid-19.

"Saat ini 10 persen sudah ada penduduk Indonesia terkena Covid-19. Dan ingat, berita itu harus apa adanya dan jangan ditutupi. Jangan sampel-sampel covid itu kecil masuk ke lab-lab pemerintah dan lab lain-lain. Itu nanti proses tracking jadi sulit," ujar dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Pasalnya, sambung Erwin, pihaknya menemukan ada pemerintah daerah yang menyumbat pengiriman data sampel tes Covid-19 ke laboratorium jejaring yang disediakan.

"Contoh di daerah Sulawesi Selatan. Kepala daerahnya di sini agak ngawur ya, yang namanya sampel covid enggak dibawa ke Lab yang disediakan," paparnya.

Alhasil dia segera melayangkan protes secara berulang kali ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas aksi tidak terpuji tersebut.

Adapun dugaan pelanggaran yang diadukan, yakni praktik manipulasi data agar jumlah penduduk yang terpapar Covid-19 bisa ditekan.

"Saya sudah melakukan protes berkali-kali. Kenapa Lab di Makassar jumlahnya besar sampel covidnya kecil masuk kesana. Ternyata disumbat di sana, di ujungnya, sehingga orang tidak dilakukan kontak tracking (pelacakan)," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menduga aksi tidak terpuji ini untuk menyelamatkan reputasi kepala daerah di mata Pemerintah Pusat. Sebab rendahnya tingkat penularan Covid-19 di suatu daerah akan dinilai positif dalam konteks upaya penanganan pandemi Covid-19.

"Karena kalau dicekik, yang namanya sampel enggak masuk ke Lab. Karena ada ketakutan gubernur angka covidnya membengkak pada saat rapat dengan pemerintah pusat. Kemudian kalau angka covidnya tinggi, itu malu buat para gubernur. Jadi saya berharap para gubernur juga terbuka, transparan sampaikan fakta kepada masyarakat," pungkasnya.

Pengusaha Anggap PSBB Jakarta Sudah Tepat


Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Erwin Aksa, menyambut baik keputusan Pemprov DKI Jakarta atas pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat pada 14 September mendatang.

Menurutnya PSBB sebagai alat kontrol untuk mencegah orang masuk rumah sakit akibat Covid-19.

"Ingat status kita masih pandemi. Artinya infeksi dari virus (Covid-19) ini masih tinggi. Jadi, saya kira bagaimana ketika lockdown (PSBB) perlu dilakukan adalah langkah untuk menyetop orang masuk rumah sakit karena Covid-19," ujar dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Sabtu (12/9/2020).

Menurut Erwin ditengah situasi kedaruratan kesehatan yang kian membahayakan kesehatan warga ibu kota, sebaiknya berbagai aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat bisa ditunda terlebih dahulu.

Apalagi, sambung Erwin, saat ini banyak rumah sakit di Jakarta yang melaporkan bahwa kapasitas ruangan isolasi hingga ICU sudah hampir penuh. "Jadi, sekali lagi perlu dilakukan langkah untuk menyetop orang masuk rumah sakit," imbuh dia.

Oleh karena itu, dia menilai PSBB kali ketiga ini tepat untuk segera diterapkan. Imbasnya Pemerintah bisa lebih memaksimalkan berbagai program penanganan pandemi Covid-19.

https://m.liputan6.com/bisnis/read/4...asien-covid-19