Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohammad Taufik menanggapi soal rencana PSBB total yang akan dilakukan Pemprov pada 14 September mendatang. Taufik menilai kebijakan itu sudah sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi untuk mementingkan kesehatan daripada ekonomi.

"Saya merasa perlu untuk memberikan tanggapan balik atas berbagai kritik yang disampaikan sejumlah menteri yang menganggap seolah-olah kebijakan PSBB yang diputuskan oleh Gubernur DKI itu melenceng atau bertentangan dengan pemerintah pusat," kata Taufik dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2020).

Taufik mengatakan kritik itu tidak tepat, lantaran keputusan Anies Baswedan sudah sesuai dengan arahan Jokowi yang disampaikan pada saat sidang kabinet paripurna, Senin (7/9) yang lalu. Menurutnya, saat itu Jokowi mengarahkan agar seluruh pihak mengutamakan kesehatan dari pada ekonomi.

"Saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara (Senin, 7 September 2020), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, lanjut Presiden, fokus penanganan COVID-19 adalah masalah kesehatan. Kesehatan harus dinomorsatukan," ucap Taufik.

Taufik menilai aneh jika para Menteri justru mengkritik apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Karena menurutnya, kebijakan Anies memberlakukan PSBB total justru upaya menyelamatkan warga DKI Jakarta.

"Kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB 'total' dengan mengistilahkan 'mencabut rem darurat' merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya COVID-19. Jumlah warga yang positif Covid-19 terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir," ujar Taufik.

"Saya menilai aneh jika sejumlah menteri yang merupakan anak buah Pak Jokowi mengkritik sebuah kebijakan yang sejalan dengan instruksi Presiden. Sangat tidak elok jika menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan COVID-19. Mestinya para menteri tersebut mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta. Apalagi Jakarta merupakan barometer nasional. Janganlah bersikap tidak adil karena Anies Baswedan yang bicara/mengambil keputusan," lanjut dia.

Seperti diketahui, Pemerintah Pusat sempat berbeda pendapat dengan Pemerintah Provinsi DKI terkait PSBB yang diberlakukan di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan berlakukan lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total pada 14 September mendatang. Namun pemerintah pusat menyampaikan wacana soal pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas (PSBMK).

Salah satu yang jadi perdebatan juga yakni terkait izin perkantoran. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Pemprov DKI Jakarta mengizinkan perkantoran tetap beroperasi dengan menerapkan pembagian pekerja. Caranya dengan memperbolehkan 50% pekerja bisa tetap bekerja di kantor saat PSBB Jakarta diperketat.

"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50% di rumah, dan 50% di kantor," kata Airlangga dalam Rakornas Kadin yang digelar secara virtual, Kamis (10/9).