Jurus Maju Mundur Anies Lawan Corona di Mata Pakar

CNN Indonesia

Senin, 22/06/2020 11:55

Bagikan :

Sejumlah kebijakan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam melawan pandemi virus corona. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan sejumlah jurus untuk melawan pandemi virus corona (Covid-19) yang menyerang ibu kota. Sayangnya, jurus-jurus kebijakan Anies melawan corona itu masih dinilai tidak efektif.

Sejumlah jurus kebijakan yang dikeluarkan Anies dalam menangani pandemi ini dirasa masih belum maksimal. Pakar Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi menilai sejumlah kebijakan yang dicanangkan Anies ini lemah dalam proses implementasi.

"Kalau kita evaluasi dari bulan Maret, mulai dari penanganan sebagainya, saya kalau kasih nilai 1-10, saya kasih nilai 4," kata Yogi.

Kendati demikian, Yogi tak menyalahkan Anies semata dalam penanganan wabah virus corona. Menurutnya, posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian membuat pemerintah pusat juga harus turun tangan menangani.

Di sisi lain, Jakarta yang dikelilingi daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang juga membutuhkan kerja sama dari pemerintah kabupaten/kota terkait.

"Di sini bukan hanya Pak Anies saja yang salah, pemerintah pusat juga salah. Menurut saya penanganannya juga harus di-cover sama pusat," ujarnya.

Lihat juga: PSBB Transisi dan Konsep 'Asal Beda' Anies Lawan Corona

Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Azas Tigor Nainggolan mengatakan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan kegamangan saat menerapkan PSBB pada masa transisi di Jakarta.

Tigor menyebut PSBB transisi ala Anies ini tak jelas pelaksanaannya. Menurutnya, ketidakjelasan aturan mengakibatkan tak ada langkah sistematis menangani pandemi virus corona.

"Akibatnya PSBB transisi itu hanya istilah dan di lapangan yang terjadi keliaran dan improvisasi masing-masing stakeholder atau pengelola layanan publik," kata Tigor kepada CNNIndonesia.com, Kamis (18/6).

Tigor menyebut Anies harusnya memutuskan memperpanjang penerapan PSBB dan menjalankan secara ketat, bukan malah PSBB transisi. Pemerintah pusat mengikuti keinginan Anies walaupun DKI tidak termasuk zona yang direstui pemerintah untuk menjalankan new normal. Kelemahan Pemprov DKI selama ini kurang mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai protokol kesehatan.

"Jakarta harus lakukan pengawasan dan penegakan PSBB sesuai protokol kesehatan, bukan lagi standar PSBB transisi yang tidak jelas itu," ujarnya.

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan Anies perlu memperpanjang penerapan PSBB dalam menekan penyebaran virus corona. Meskipun, kata Pandu, dalam dua pekan ini penyebaran virus corona cukup terkendali.

"PSBB perlu terus diperpanjang," kata Pandu kepada CNNIndonesia.com, Minggu (21/6). Pandu mengaku pihaknya sedang menyelesaikan kajian pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta. Hasil kajian tersebut akan diberikan kepada Pemprov DKI.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengimbau Anies tetap melaksanakan PSBB secara optimal untuk menekan penyebaran virus corona. Menurutnya, jika ada pelenturan pelaksanaan PSBB, tak semua sektor ikut dilonggarkan.

Hermawan tak sepakat dengan istilah PSBB transisi yang dipakai Anies. Menurutnya, tak ada jenis-jenis PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020.

"Saya mengimbau pemerintah (Provinsi DKI Jakarta) agar tetap menyelenggarakan PSBB secara optimal," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hermawan tak ingin PSBB transisi yang diterapkan Anies sejak 4 Juni sampai 2 Juli nanti disalahartikan sebagai kemerdekaan oleh masyarakat. Maklum sekitar tiga bulan sejumlah masyarakat melakukan aktivitas, mulai belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

"Karena tidak sama perspektif pemerintah dengan masyarakat. pemerintah katakan PSBB transisi, tapi masyarakat menganggap kebebasan," katanya.

Sumur
https://m.cnnindonesia.com/nasional/...-di-mata-pakar

kena semprot

Abud main tabrak aja sih tanpa protokol yg jelas di pasar, cfd, membludak karyawan ngantor pagi hari karna anus kaga ngomong ke perusahaan buat atur jadwal shift kerja. Bonbin aja yg diurusin