Empat Kementerian Koordinator (Kemenko) meminta anggaran ekstra dalam APBN 2021. Usulan tambahan anggaran tertinggi berasal dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sebesar Rp110,88 miliar.

Sementara tiga Kemenko lainnya yakni Bidang Politik, Hukum dan HA (Polhukam), Bidang Perekonomian serta Bidang Kemaritiman dan Investasi mengajukan tambahan anggaran masing-masing sebesar Rp50 miliar.

Dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sekertaris Kemenko PMK Y.B Satya Sananugraha mengatakan usulan tambahan anggaran Rp110,88 miliar tersebut akan digunakan untuk penguat koordinasi dalam rangka isu penanggulangan kemiskinan, isu budaya dan pendidikan serta moderasi agama.

"Juga untuk melaksanakan gerakan revolusi mental yang dimotori Kemenko PMK," ujarnya mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy, Rabu (8/9).

Sebelumnya, Kemenko PMK juga mendapat tambahan Rp20 miliar dalam pagu indikatif yang totalnya sebesar Rp238,62 miliar untuk pembangunan situation room.

"Ini akan digunakan untuk memantau seluruh kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang PMK," tandanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan usulan anggaran ekstra Rp50 miliar di kementeriannya akan digunakan untuk mendukung dua program.

Pertama, sebesar Rp45 miliar untuk dana tambahan penyelenggaraan event internasional Archipelagic Island State (AIS) Forum 2021. Kedua, Rp5 miliar sisanya digunakan untuk meningkatkan koordinasi dan transparansi penerimaan negara dari sektor migas dan pertambangan.

"Untuk tahun depan kami mengusulkan tambahan sebesar Rp50 miliar di luar pagu anggaran Rp314,5 miliar untuk 2021," ujar Luhut dalam kesempatan yang sama.

Selanjutnya Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD menuturkan usulan tambahan Rp50 miliar di kementeriannya bakal difokuskan untuk program dukungan manajemen Rp32,6 miliar sementara sisanya sekitar Rp17,3 miliar digunakan untuk program koordinasi pelaksanaan kebijakan.

Sebelumnya pagu anggaran indikatif Kemenko Polhukam sendiri telah ditetapkan sebesar Rp317,75 miliar.

Terakhir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan tambahan anggaran Rp50 miliar di kementeriannya bakal digunakan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan pada Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite PC-PEN.

"Sehingga jika disetujui pagu anggaran Kemenko Perekonomian yang semula Rp393,3 miliar akan bertambah menjadi Rp443,3 miliar," tandas Airlangga.

link

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan usulan anggaran ekstra Rp50 miliar di kementeriannya akan digunakan untuk mendukung dua program.