Usulan itu ditujukan kepada perusahaan yang ikut andil dalam proyek Laut China Selatan.
SERAMBINEWS.COM - Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina, Teodoro Locsin, mengatakan dirinya akan mengusulkan untuk akhiri perjanjian kerja sama dengan perusahaan China.
Khususnya dengan perusahaan yang juga masuk dalam daftar hitam AS.
Usulan itu ditujukan kepada perusahaan yang ikut andil dalam proyek Laut China Selatan.
"Ya, jika saya menemukan salah satu dari perusahaan itu berbisnis dengan kita, maka saya sangat menyarankan agar kita mengakhiri hubungan itu dengan mereka,” kata Locsin, mengutip dari CNN Philippines, Sabtu (29/8/2020).
“Jika mereka terlibat dalam reklamasi dengan cara apa pun, maka menjadi konsisten di pihak kita untuk mengakhiri kontrak dengan mereka, " sambungnya.
Dikatakannya, Locsin akan sangat berhati-hati dalam memvalidasi apa pun yang dilakukan China dalam bertindak.
Ia menambahkan, masih perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional, jika ada proyek yang disetujui atau sedang dilakukan dengan mitra China.
AS telah mengambil sikap agresif terhadap serangkaian serangan China di Laut China Selatan.

Dalam minggu ini, pemerintah AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan milik pemerintah China, serta pembatasan visa bagi warga negara China yang terlibat dalam kegiatan reklamasi dan militerisasi di perairan yang disengketakan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian mengatakan kepada media pemerintah Xinhua bahwa kegiatan pembangunan pulau baru sepenuhnya adalah kedaulatan China.
Ia menambahkan bahwa, kegiatan perusahaan negara adalah sah.
Dia kemudian menyebut sanksi yang dijatuhkan AS suatu yang tidak bisa dibenarkan, dan meminta Washington untuk berhenti mencampuri urusan Beijing.
China Communications Construction Company, masuk dalam daftar hitam perusahaan milik China termasuk anak perusahaannya di AS.
Perusahaan bidang transportasi dan infrastruktur itu, mendapatkan kontrak pembangunan bandara bersama perusahaan Filipina di Cavite, dekat Manila.
CNN Philippines berusaha untuk mendapatkan pernyataan dari para pemrakarsa proyek.

Sementara itu, Gubernur Cavite, Jonvic Remulla mengatakan dia akan menunggu keputusan resmi pemerintah pusat.
“Kami tunggu arahan Presiden. Ini persoalan yang sangat kompleks dengan implikasi geopolitik. Saya tidak bisa membebani ini sendirian,” ujarnya melalui pesan singkat.
Kantor Presiden Filipina mengatakan bahwa, pertimbangan utama Presiden Rodrigo Duterte adalah apa yang terbaik untuk program bangun negara itu.

Filipina juga meminta AS dan China untuk tenang, tanpa mengomentari sanksi yang diusulkan Menlunya.
"Filipina menganggap Amerika Serikat dan China sebagai teman khusus dan mitra dagang. Kami berharap kedua mitra Filipina dapat menarik pemahaman dan menyelesaikan setiap dan semua masalah di antara mereka secara damai dan damai," kata Jubir Kepresidenan, Harry Roque.
Perusahaan konstruksi milik China masuk daftar hitam Bank Dunia dari 2011 hingga 2017 karena terlibat dalam "praktik curang" dalam membangun Proyek Perbaikan dan Manajemen Jalan Nasional Filipina.

AS mengatakan China telah menggunakan perusahaan milik negara untuk mengeruk dan merebut kembali lebih dari 3.000 hektar yang disengketakan di Laut China Selatan.
Hal itu telah mengguncang kawasan tersebut serta menginjak-injak hak kedaulatan tetangganya, dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tak terhitung.
Awal bulan ini, Duta Besar China untuk Filipina, Huang Xilian menandai kehadiran AS di Laut China Selatan.
Ia mengatakan AS harus berhenti mencoba membuat masalah di wilayah tersebut.
Pada tahun 2016, pengadilan internasional yang berbasis di Den Haag memutuskan sebagai bagian teritorial Beijing yang tidak valid di Laut China Selatan dan mengakui hak kedaulatan Manila di dalam wilayah zona ekonomi eksklusifnya yang diklaim China.

Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Taiwan yang berpemerintahan sendiri juga memiliki klaim teritorial mereka sendiri di Laut Cina Selatan.
Terlepas dari keputusan tersebut, China tetap melanjutkan aktivitas pembangunan pulau yang tercakup dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.

https://aceh.tribunnews.com/2020/08/...rusahaan-china

nampak jelas bajingan provokator itu komunis cina.
komunis cina ingin kuasai SDA asean
komunis cina ingin kuasai dunia tapi itu hanyalah mimpi basah
asia sudah di obrak abrik lewat hutang dan virus.

sekarang amerika dan dunia yang diobrak abrik
keleng paok itu diadu domba oleh komunis paok cina

semoga saja komunis laknat biadab segara punah
banyak BSH komunis cina yang iri dengan kemajuan ASEAN
persetan sama bajingan anak asia radikal pemuja komunis