Dugaan anggaran Rp90 miliar untuk para influencer dalam menyosalisasikan program pemerintah terus menuai komentar negatif di masyarakat. Anggaran itu dianggap tak tepat di tengah rakyat Indonesia yang keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi
Covid-19.

"Adanya anggaran influencer hingga 90 M lebih menandakan pemerintah tak percaya diri dengan kerja-kerja yang dilakukannya," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat dihubungi SINDOnews, Selasa (25/8/2020).

Selain itu, Ujang menganggap, penggunaan influencer juga bisa menutupi fakta yang sesungguhnya. Karena, bisa saja kinerja pemerintah tak bagus, lalu dibilang bagus oleh para influencer tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, keberadaan influencer yang digunakan bisa juga karena tak jalannya tim komunikasi di pemerintahan. "Terakhir, bisa saja, penggunaan influencer tersebut sebagai balas jasa atas bantuan influencer ketika pilpres lalu," tandasnya.