Jakarta - Pemerintah akan memberikan bantuan Rp 600.000 per bulan kepada 15,7 juta pekerja di seluruh Indonesia. Bantuan ini diberikan setiap bulan selama empat bulan atau totalnya Rp 2,4 juta.

Berdasarkan data BP Jamsostek yang dikutip, Jumat (21/8/2020), calon penerima bantuan Rp 600.000 paling banyak berasal dari DKI Jakarta yakni 3.072.814 peserta.Terbanyak selanjutnya ada di Jawa Barat dengan jumlah 1.958.260 peserta.

Selanjutnya Jawa Tengah dan Yogyakarta sebanyak 1.787.918 peserta, Jawa Timur 1.557.200 peserta, Kalimantan sebanyak 1.096.658 peserta, Banten 965.965 peserta, Sumatera Barat dan Riau sebanyak 798.763 peserta, Sumatera bagian selatan sebanyak 626.530 peserta. Sumatera bagian Utara sebanyak 608.559 peserta. Selanjutnya Sulawesi dan Maluku sebanyak 556.159 peserta, dan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua sebanyak 521.068 peserta.

"Calon Penerima Program Subsidi Upah ini sedikitnya berjumlah 15,7 juta pekerja yang merupakan peserta aktif BP Jamsostek yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia," kata Direktur Utama BP Jamsostek, Agus Susanto dalam video conference.

Dia mengatakan program bantuan Rp 600.000 ini ditujukan kepada pegawai yang bergaji di bawah RP 5 juta per bulan dan tercatat aktif sebagai peserta BP Jamsostek.

Saat ini, dikatakan Agus, BP Jamsostek terus mengumpulkan data nomor rekening peserta dan secara simultan melakukan validasi atas data yang diterima. Pasalnya, instansi yang dipimpinnya merupakan mitra pemerintah dalam mengumpulkan data nomor rekening dalam program bantuan subsidi upah (BSU).

"Kami melakukan validasi secara berlapis untuk memastikan penerima BSU ini nantinya memang memenuhi kriteria yang ditentukan, tujuannya tidak lain untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Agus.

Per 21 Agustus 2020, data nomor rekening yang sudah berhasil dikumpulkan BP Jamsostek sebanyak 13.600.840. Seluruh rekening ini nantinya akan melewati proses validasi berlapis guna memastikan calon penerima benar-benar tepat sasaran.

Validasi yang dilakukan, kata Agus salah satunya disesuaikan dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020. Adapun kriteria yang diterapkan antara lain pekerja merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), masuk pada kategori pekerja Penerima Upah (PU), merupakan peserta BP Jamsostek aktif sampai dengan Juni 2020, dan memiliki upah terakhir di bawah Rp 5 juta sesuai data yang dilaporkan perusahaan dan tercatat pada BP Jamsostek.

"Bantuan penerima subsidi upah ini merupakan salah satu nilai tambah bagi pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif Jamsostek, selain mendapatkan perlindungan dari risiko kerja dalam bentuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKm), dan Jaminan Pensiun (JP)," katanya.

Diketahui, pemerintah telah menganggarkan Rp 37,7 triliun untuk program subsidi pekerja terdampak COCID-19. Untuk nominal yang akan diterima nantinya ditentukan sejumlah Rp 600.000 per bulan untuk 1 orang pekerja selama empat bulan, atau tiap pekerja bisa mendapatkan total Rp 2,4 juta. Adapun skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali.

Selain validasi yang dilakukan BP Jamsostek, pemerintah juga diharapkan melakukan validasi ulang untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena sumber dana Bantuan Subsidi Upah ini berasal dari alokasi anggaran dari Pemerintah.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, BSU ini akan dikirimkan dalam waktu dekat. Untuk pencairan dana sendiri akan dibagi dalam beberapa gelombang agar bisa merata kepada seluruh calon penerima yang mencapai 15,7 juta pekerja, dengan tepat sasaran," ungkapnya.

https://m.detik.com/finance/berita-e...rom=wpm_nhl_18

Weks.. 3 juta lebih penerima asal DKI.. itu udah (hampir) 1/3 jumlah penduduk DKI..

Pertanyaannya.. wan abud idola kalian udah kasih apa ??..