Ketika pertama kali membuka jati dirinya sebagai transpuan, Hendrika menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya tantangan dari luar, tetapi juga dari diri sendiri.

“Pertama, saya berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa menjadi waria ini bukan pilihan, tapi panggilan hidup dan anugerah dari Tuhan, yang akan saya bawa sampai mati. Jadi untuk apa saya tutupi. Proses coming out ini tidak mudah,” tuturnya.

Dia juga mengaku sempat marah kepada Tuhan dengan kondisinya.

“Saya diberi kelamin laki-laki, tapi perasaan saya kok seperti perempuan. Saya diberi kekuatan fisik laki-laki, tapi saya juga bisa melakukan pekerjaan perempuan,” kenangnya.

Pengakuan Bunda Mayora sebagai transpuan membawanya ke kehidupan jalanan yang penuh kekerasan. Untuk bertahan hidup, Bunda Mayora sempat mengamen. Ditangkap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat mengamen, dirundung, dan dipukuli menjadi bagian kehidupannya.

Pengalaman itu lah yang menyadarkan Bunda Mayora akan stigma dan diskriminasi yang dialami oleh para transpuan. Antara lain, minimnya pilihan pekerjaan bagi para transpuan.

“Kita berdandan sedikit, langsung diberi label macam-macam. Kita bekerja mencari uang pun, diberi stigma macam-macam. Kita hanya bisa bekerja di bidang yang... ya itu mengamen, nyebong, atau kalau mau berubah ya, di LSM-LSM yang mengurusi waria,” katanya.

Dari situ, Bunda Mayora mulai memberi pendidikan tentang seksualitas, gender, orientasi, ekspresi dan identitas. Dia mengibaratkan seksualitas seperti benang-benang yang ditenun menjadi sehelai sarung tenun ikat.

“Untuk menjadi kain ada macam-macam benang. Ada merah, kuning, hitam. Ditenun lama dan kemudian jadi sarung yang bagus. Begitu juga manusia ini ada laki-laki, perempuan, gay, lesbian, waria dan lain-lain. Tuhan kasih kita saling melengkapi. Perbedaan bukan membuat kita bermusuhan, tapi justru saling memperkuat,” tambahnya.

Menang Pemilihan, Dorong Pengambilan Keputusan

Hendrika Mayora Victoria akhirnya sampai di titik bahwa perjuangannya akan lebih baik jika ia berada di dalam sistem kepemimpinan daerah. Didukung teman-teman sesama transpuan dan masyarakat di mana ia tinggal, terutama kaum ibu, Maret lalu ia memberanikan diri ikut bertarung dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Butuh waktu satu minggu bagi Bunda Mayora untuk mempersiapkan diri mengikuti pemilihan.

“Di luar dugaan banyak sekali ibu-ibu, juga tokoh-tokoh di RT dan lainnya yang melihat kemampuan saya, meskipun saya baru 1,5 tahun ada di Maumere, ikut mendukung. Tidak disangka, puji Tuhan, saya menang!” ujar Bunda Mayora.

Meski kalah, enam calon lain yang semuanya laki-laki menyatakan mendukung langkahnya.

Aktivis Aliansi Nasional Untuk Bhinneka Tunggal Ika, Nia Syarifudin, memuji pencapaian itu.

“Memberikan apresiasi pada proses luar biasa yang terjadi ini, baik itu pada Bunda Mayora, maupun masyarakat di mana beliau tinggal yang sudah mampu mengelola perbedaan sampi level politik lokal,” ujar Nia.

Dia menambahkan keberadaan kelompok minoritas yang menduduki jabatan publik membuka harapan dan perspektif berbeda pula.”

Hal senada disampaikan Lini Zurlia di ASEAN SOGIE Caucus, yang kerap memperjuangkan hak asasi bagi kelompok minoritas seksual dan gender.

Lini mengatakan kelompok minoritas yang menduduki jabatan publik cenderung memiliki sensivitas yang lebih tinggi atas kebijakan yang diambil, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelompok mayoritas.

“Ia akan berpikir berkali lipat untuk mengambil sebuah kebijakan, apakah ada dampak yang diambil atau tidak; meskipun kebijakan ini hanya untuk tingkat desa.Sensitivitas ini menjadi modal utama,” katanya.

Ditambahkannya, transpuan yang menjadi pejabat publik juga menjadi simbol adanya solidaritas yang sangat tinggi antar orang-orang atau masyarakat yang ada di sekitarnya.

Bunda Mayora mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukannya, khususnya bagi kelompok minoritas yang selama ini masih hidup dalam stigma dan diskriminasi.