Ven Daroeng, Aktivis PMKRI Ende

Pemilihan kepala daerah merupakan moment dimana masyarakat suatu daerah mencari dan menemukan arah perubahan baru dalam lima tahun ke depan.
Beberapa daerah di Republik ini akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya akan disebut PilKaDa.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan PilKaDa akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Sebelum ke tanggal 9, beberapa prosedur mesti dilakukan, baik oleh KPU maupun para Bakal Calon atau Balon Bupati dan Wakil Bupati. Salah satu persyaratan untuk ikut dalam kontest politik itu adalah mendapat dukungan dari Partai Politik atau ParPol. ParPol yang mengusung Balon Bupati dan Wakil Bupati wajib memenuhi kriteria. KPU menentukan kriteria atau persyatan untuk bisa ikut adalah Balon Bupati dan Wakil Bupati yang hendak ikut dalam PilKaDa wajib memiliki dukungan partai minimal 7 (tuju) kursi. Balon Bupati dan Wakil Bupati mulai Pontang -panting mencari dukungan ParPol. Fenomena jual beli partai pun akhirnya terjadi. Beberapa informan saya, yang juga merupakan kader sebuah ParPol menagatakan kepada saya bahwa sejumlah ParPol memberikan nilai yang cukup besar. Ada yang 5 (lima) Miliar bahkan ada yang lebih. Ini angka yang sangat fantastis. Itu untuk satu partai. Bagaiamana Kalau sampai empat partai. Bisa sampai 5 limiar. Itu untuk biaya beli partai. Belum untuk dana lainnya.

Banyak Partai di Bon.
Tidak sedikit partai yang menberikan dukungan pembayarannya tidak langsung. Atau sering kita sebut dengan istilah Bon. Bon dalam ilmu akuntansi disebut Utang. Keduanya hampir mirip. Barangnya dikasih lebih dulu kepada pembeli sementara uangnya bisa diberikan dilain waktu. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak.
Dalam konteks PilKada, Bon biasanya dibayar ketika paket menang. Mungkin saja Bon dibayar dua kali lipat. Pembayaran Bon tidak dihitung satu Kali dengan jata proyek. Proyek urusan lain. Bon tetap Bon.
Akibat dari itu semua. Kebanyakan yang maju dalam kontestasi politik seperti PilKaDa adalah mereka - mereka yang memiliki modal yang cukup banyak. Kesimpulannya, mereka yang tidak memiliki cukup modal, cukup menjadi tim atau penonton saja. Fenomena yang terjadi, banyak anak anak bangsa ini, yang memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin seperti Bupati atau Wakil Bupati. Namun, ironis uang menutup segalanya termasuk kemampuan seseorang. Kebanyakan pemimpin, kemampuan memimpinnya begitu - begitu saja. Namun karena banyaknya uang semuanya jadi bisa.
Tidak hanya itu, mahalnya biaya partai melahirkan tindakan korupsi yang tidak bisa dibendung. Paska PilKaDa, sejumlah Kepala Daerah sibuk. Sibuk mengurusi birokrasi. Yang lama diganti yang baru atau yang dukung dinaikan jabatannya, sedangkan yang lawan akan dilempar sana sini. Praktik Kolusi,Korupsi dan Nepotisme mulai mewarnai masa kepemimpinannya.

Pada tahun 2018, Komisi Pembarantas Korupsi menyebutkan 32 persen atau 179 tersangka kasus korupsi adalah aktor politik.
Robin Hobbes (2004:11)mendefinisikan korupsi politik sebagai penyelewengan yang dilakukan oleh politisi (political leaders or elected officials) untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan tujuan meningkatkan kekuasaan dan kekayaan.
Tentu saja, kita tidak ingin kebiasaan itu terus terjadi. Kehadiran Partai tidak memberikan konstribusi positif untuk penbangunan dan kemakmuran. Semestinya, Partai benar - benar hadir sebagai wadah yang mampu menjembatani. Namun ironis, partai seperti sebuah kios penyimpan barang dan menjualnya dengan harga mahal. Ketika partai merekrut Balon Bupati atau Wakil Bupati semestinya lihat dari segi kualitas sang calon dan biaya yang dapat dijangkau. Saya tidak bermaksud untuk menghapus biaya, tetapi paling tidak harganya perlu dikurangi sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal - hal yang kita inginkan.