MENGEJUTKAN!! UU Omnimbuslaw atau UU Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi, malah ditolak oleh Bank Dunia.

Dalam sebuah laporan Bank Dunia menyatakan Omnibuslaw merugikan ekonomi. Proposal Omnibuslaw yang bertujuan melanggengkan ekploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia.

Ada apa gerangan?

Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh UU yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global terutama Bank Dunia. Karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset aset mereka di Indonesia.

Selama ini UU selalu mendapat dukungan dari lembaga keuangan internasional khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak.

Ada beberapa indikasi mengapa bank dunia menolak. Secara politik ini adalah signal bahwa Pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga lembaga keuangan multilateral.

Padahal, semester II pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond, kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dalam rangka mengejar utang Rp1093 triliun.

Ketika proposal inti ditolak oleh lembaga keuangan multilateral maka target utang ini menjadi ambyar.

Dengan demikian maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proxi para taipan dalam memperoleh sumber sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi.

Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan covid 19 dan krisis sekarang ini.

Sementara presiden Jokowi tidak lagi refresentatif bagi mereka (taipan) untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mecapai Rp 690 triliun, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter 98.

Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perppres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan pengusaha muda super tajir Erick Tohir.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan omnibuslaw. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu No 1 tahun 2020 dan UU No 2 Tahun 2020.

Bahkan keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada UU yang mengatur strategi penyelamatan ekonomi tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa omnibuslaw pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batubara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan facilites dalam rangka menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini.

Mengingat sumber daya alam tambang batubara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini. []

https://telusur.co.id/detail/proposa...h-rezim-jokowi


Dalam keadaan perang terlalu bergantung pada salah satu block adalah bencana, apalagi bila ketergantungan itu bisa menjadi supply chain untuk memperkuat kekuatan musuh

Maka Enemy from my enemy is my friend dan Friend from my enemy is my enemy

Jadi jangan salah langkah, utangnya ke imf dan bank dunia tapi nyupply nya ke tiongkok

Nah sekarang Kas Kosong, Mopinjem ga boleh trus gmn?

900 T yang dibutuhkan tidak akan terpenuhi, swasta juga yg mengharap BLBI jilid 2 ya bakalan megab megab, rakyat dah mule kelaparan karena phk dan covid 19

Trus??