Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali merestui beroperasinya aplikasi sensasional asal China, TikTok di negaranya. Selain itu, presiden kontroversial ini juga memberi lampu hijau bagi perusahaan AS yang ingin mengakuisisi TikTok.

Dilansir dari CNN, Presiden Trump mensyaratkan pemerintahannya harus mendapat jatah hingga separuh dari keuntungan yang diraup TikTok. Cara ini ditempuh demi memberi manfaat lebih pada AS.

"TikTok mempunyai aset yang besar, sayangnya bukan untuk AS. Jadi, kalau kita memberi mereka (TikTok) izin, maka mereka harus memberikan sebagian besar uang ke Departemen Keuangan AS," tegas Trump.

Tak hanya itu, Trump juga memberlakukan batas waktu bagi manajemen TikTok untuk menemukan calon pembeli di AS sampai 15 September 2020. Andai kata gagal, pihaknya resmi akan melarang operasional aplikasi TikTok di seluruh negara bagian AS.

"Kendati Microsoft atau perusahaan lain yang bersedia mengakuisisi. Pastinya, AS harus mendapatkan keuntungan yang bernilai besar," ujarnya.
1 dari 1 halaman
Pro dan Kontra
kontra

Menyikapi hal itu, mantan Penasihat Hukum Divisi Antitrust Departemen Keuangan AS, Gene Kimmelman justru memberikan kritik pedas terhadap Trump. Kimmelman menilai persyaratan dari presiden kontroversial tersebut bertentangan dengan dasar hukum Undang-Undang yang berlaku di AS.

"Saya rasa sulit untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh presiden kita saat ini. Mengingat tidak pernah terjadi transaksi yang memanfaatkan situasi geopolitik," paparnya.

Kabar baiknya, Microsoft kian tertarik untuk mengakuisisi aplikasi TikTok. Pernyataan itu dituliskan langsung oleh CEO Microsoft Satya Nadella dalam sebuah postingan di blog.

Disebutkan pula, bahwa manajemen Microsoft tengah intens menjalin komunikasi atas rencana akuisisi TikTok. Bahkan, Microsoft pun bersedia untuk menyanggupi penawaran Trump demi memberi manfaat ekonomi lebih terhadap AS.

"Microsoft mempunyai niatan besar untuk mengakuisisi TikTok. Manajemen juga akan patuh untuk aspek keamanan bagi pengguna dan manfaat ekonomi bagi AS," sebutnya.