TB Ace Hasan Syadzily Foto: Fitra Andrianto/kumparan
Partai Golkar menilai pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas oleh Din Syamsuddin cs tidak cukup untuk membawa perubahan bagi bangsa ini.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyebut saat ini butuh kerja nyata seperti yang dilakukan pemerintahan Jokowi.
"Menyelamatkan bangsa Indonesia ini tidak cukup hanya membuat deklarasi-deklarasian. Menyelamatkan bangsa ini harus dilakukan dengan kerja-kerja yang konkret dan nyata," kata Ace dalam keterangannya yang diterima kumparan, Senin (3/8).
Dalam penanganan pandemi COVID-19 misalnya, pemerintah, kata Ace, sudah berupaya melakukan penanganan di sektor kesehatan, ekonomi hingga sosial. Termasuk menjaga stabilitas ekonomi agar tak berdampak parah pada masyarakat.
"Presiden Jokowi tidaklah diam di tengah pandemi COVID-19 yang melanda tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Semua sedang bekerja keras agar bangsa ini dapat menekan dampak COVID-19 yang begitu sangat kuat mempengaruhi segala hal," ujarnya.
Din Syamsuddin Foto: Helmi Afandi/kumparan"Di saat negara-negara lain sedang mengalami resesi ekonomi, Presiden Jokowi dengan para menteri-menterinya terus berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan menahan laju pelambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini," lanjutnya.
Ace lantas menyebut tak ada alasan bagi sejumlah pihak yang kerap menyebut bahwa pemerintahan kini menyimpang. Apalagi dengan kebijakan yang dikeluarkan.
Seharusnya, pihak-pihak tersebut harus bergotong royong membantu persoalan bangsa ketimbang menyalahkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini.
"Kalau dikatakan bahwa pemerintahan ini menyimpang, parameternya apa? Adakah yang dilanggar dari pengaturan negara yang selama ini dijalankan Pemerintahan Jokowi?"
- Ace.
Diketahui, anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dibentuk tokoh-tokoh yang selama ini kritis pada pemerintahan Jokowi. Selain Din Syamsuddin, ada juga Rocky Gerung, Refly Harun hingga Said Didu.
Refly Harun mengatakan, pembentukan KAMI dilakukan lantaran pemerintah dianggap belum dapat memenuhi seluruh hak konstitusional masyarakat. Yaitu, melindungi, mencerdaskan, hingga mensejahterakan bangsa.
"Negara abai melaksanakan tugasnya karena kalau kita sudah terlindungi kita sudah cerdas kita sudah sejahtera maka tidak perlu lagi orang turun ke jalan. Tidak perlu lagi orang buat KAMI lagi dan sebagainya," kata Refly, Minggu (2/8).
"Tetapi karena pemerintah atau penguasa belum mampu atau tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya maka kemudian jangan salahkan kalau komponen masyarakat memenuhi hasrat dan keinginannya sendiri tentu dengan jalan yang konstitusional juga," imbuhnya.
Spoiler for Sumber:
tapi deklamasi. Klo deklarasi yak ada syarat dan ketentuan yg kudu dipenuhi. Klo gak dipenuhi jadi nya deklamasi. 
