Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menagih janji Gubernur DKI Anies Baswedan untuk membeberkan emergency break policy atau kebijakan rem darurat yang telah disiapkan dalam rangka meredam kasus Covid-19 yang belakangan ini terus melonjak.

PSI memandang belum ada perubahan signifikan baik dari sisi kebijakan maupun penurunan jumlah kasus positif di Jakarta setelah memperpanjang status PSBB transisi untuk ketiga kalinya.

“Pengetatan ataupun pelonggaran aturan suatu hal yang lazim dilakukan pada saat Pandemi, terakhir kita lihat kota Manila dan Melbourne kembali memperketat pergerakan warga akibat lonjakan kasus. Gubernur Anies tidak boleh lengah dan ragu untuk menarik rem darurat,” ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad dalam keterangannya, Selasa (4/8/2020).

Berdasarkan data yang diperoleh PSI, kata Idris, dalam dua pekan terakhir positivity rate Jakarta sempat melonjak menjadi 7,1 persen jauh di atas standar aman WHO yakni 5 persen. Angka kasus positif selama perpanjangan PSBB transisi juga meningkat tajam dengan rata-rata kasus 422 orang per hari.

Selain itu, menurut Idris, di Jakarta sekarang justru telah merebak klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 mulai dari pasar, pemukiman hingga perkantoran. Masyarakat, kata dia, juga cenderung salah mengartikan perpanjangan status PSBB transisi sebagai kondisi yang sudah kembali seperti semula.

"Tidak ada perbedaan dari tiga kali perpanjangan ini, kita tidak bisa berharap ada perubahan hasil kalau Pemprov DKI hanya berpangku tangan dan sekadar memperpanjang status tanpa ada upaya pencegahan,” tegas dia.

Lebih lanjut, Idris mengatakan peningkatan jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang dilakukan Pemprov DKI harus diimbangi dengan langkah pencegahan dan penertiban protokol kesehatan sehingga tidak membebani tenaga kesehatan yang mulai kewalahan menangani lonjakan pasien positif Covid-19.

"Gubernur Anies beberapa kali berjanji akan menarik rem mendadak apabila angka penularan terus melonjak tinggi. Namun hingga saat ini belum pernah jelaskan seperti apa kebijakan ‘rem mendadak’ yang dimaksud," papar Idris.

"Yang terjadi adalah informasi simpang siur di masyarakat, kebijakan rem mendadak hanya menjadi ancaman semu karena hanya Gubernur Anies yang tahu apa maksudnya,” pungkas Idris.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerangkan bahwa terdapat dua wujud dari kebijakan rem darurat, yakni kembali ke masa PSBB dan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk membatasi pergerakan atau mobilitas warga sehingga tidak terjadi keramaian atau penumpukan di pusat-pusat kegiatan.

Menurut Syafrin kedua kebijakan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

"Kebijakan rem darurat ada dua, yakni kembali ke PSBB dan kebijakan ganjil genap dan sekarang kita terapkan sistem ganjil genap untuk membatasi mobilitas warga," ujar Syafrin.

Kebijakan rem darurat pertama diatur dalam Pasal 27 Pergub 51/2020 yang mengatakan, jika terjadi peningkatan kasus baru Covid-19 secara signifikan selama Masa Transisi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Covid-19 tingkat Provinsi maka dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi dan kembali pada masa PSBB.

Konsekuensi jika kembali ke masa PSBB, maka tidak ada lagi pelonggaran kegiatan ekonomi, sosial, dan keagamaan. Warga akan kembali diwajibkan berada atau bekerja dari rumah.

Sementara kebijakan rem darurat kedua diatur dalam Pasal 17 dan 18 Pergub 51/2020 yang menyebutkan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraaan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil beroperasi dengan prinsip ganjil genap pada kawasan pengendalian lalu lintas. 


https://www.google.com/amp/s/amp.ber...-darurat-anies

Bandel nih wan abud, manila ibukota filipina naik ribuan tuh sehari langsung lockdown. Wan abud santai aja atau sebenarnya udah ketar ketir baiknya?