JAKARTA, HALUAN.CO -Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menuding lemahnya pengawasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memicu kemunculan klaster baru Covid-19 di perkantoran.

Mengapa ini penting: Fraksi PDIP menyebutkan sejak perusahaan maupun perkantoran dibuka kembali pada 8 Juni lalu, nyaris tidak ada pengawasan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Konteks: Satgas Penanganan Covid-19 membenarkan keberadaan 59 klaster perkantoran di DKI Jakarta sejak pemberlakuan PSBB Transisi.

Apa kata mereka: "Selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan. Kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar, tapi membutuhkan pengawasan yang ketat," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Selasa (28/7/2020).

Daftar klaster baru Covid-19 di kementerian:

1. Kementerian Keuangan sebanyak 25 kasus

2. Kemendikbud sebanyak 22 kasus

3. Kemenparekraf sebanyak 15 kasus

4. Kementerian Kesehatan sebanyak 10 kasus

5. Kementerian ESDM sebanyak 9 kasus

6. Litbangkes sebanyak 8 kasus

7. Kementerian Pertahanan sebanyak 6 kasus

8. Kementerian Perhubungan sebanyak 6 kasus

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 6 kasus

10. Kementerian Luar Negeri sebanyak 3 kasus

11. Kemenpan-RB sebanyak 3 kasus

12. Kementrian Komunikasi dan Informatika sebanyak 3 kasus

13. Kementerian Pertahanan sebanyak 2 kasus

14. Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1 kasus

15. Kemenristek RI sebanyak 1 kasus

16. Kementerian Lingkungan Hidup sebanyak 1 kasus

17. Kementerian PPAPP sebanyak 1.

Klaster di lingkungan perusahaan DKI Jakarta:

1. Kantor PT Antam sebanyak 68 kasus

2. Kimia Farma pusat sebanyak 20 kasus

3. Samudera Indonesia sebanyak 10 kasus

4. Pertamina sebanyak 3 kasus

5. Indosat sebanyak 2 kasus

6. PSTW Kelapa Dua Wetan sebanyaj 2 kasus

7. Kantin sebanyak 2 kasus

8. Siemens Pulogadung sebanyak 1 kasus

9. MY Indo Airland sebanyak 1 kasus

10. PT NET sebanyak 1 kasus

11. SMESCO belum lapor

12. ACT belum lapor.

Klaster di dinas, lembaga dan kantor pemerintahan:

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara sebanyak 23 kasus

2. Samsat Polda Metro Jaya sebanyak 20 kasus

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebanyak 17 kasus

4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta sebanyak 15 kasus

5. PLN sebanyak 7 kasus

6. PMI Pusat sebanyak 6 kasus

7. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN) sebanyak 5 kasus

8. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebanyaj 5 kasus

9. BRI sebanyak 5 kasus

10. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sebanyak 4 kasus

11. Dinas Perhubungan MT Haryono sebanyak 4 kasus

12. Komisi Yudisial sebanyak 3 kasus

13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebanyak 3 kasus

14. PTSP Wali Kota Jakarta Barat sebanyak 3 kasus

15. Dinas UMKM DKI sebanyak 3 orang

16. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebanyak 2 kasus

17. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 2 kasus

18. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta sebanyak 2 kasus

19. Kantor Camat Koja sebanyak 2 kasus

20. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) sebanyak 1 kasus

21. Bhayangkara sebanyak 1 kasus

22. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) sebanyak 1 kasus

23. Kantor Kecamatan Cempaka Putih sebanyak 1 kasus

24. Kantor Kelurahan Cempaka Putih Barat sebanyak 1 kasus

25. Kantor Kecamatan Menteng sebanyak 2 kasus

26. Suku Badan Pendapatan Daerah sebanyak 1 kasus

27. PAMDAL sebanyak 1 kasus

28. Polres Jakarta Utara sebanyak 1 kasus

29. Dinas Kehutanan sebanyak 1 kasus

30. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebanyak 1 kasus.



Berita Politik, Hukum dan Ekonomi Lainnya:
1. Disorot Kasus Tinggi, Anis Bilang Tak Setengah-setengah Tangani Korona
2. Kasus Positif Korona di Jakarta Melonjak, Anies Malah Bersyukur
3. Aneh, Anggaran Riset Vaksin Korona Jauh Lebih Kecil dari Sayembara Video New Normal
4. Aktif Kampanyekan Protokol Kesehatan, Dokter Stella Malah Gelar Pesta Mewah
5. Alat Tes Korona Asal Israel Bisa Tunjukkan Hasil dalam Waktu 30 Detik!