REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan kesehatan menjadi prioritas utama dalam penanganan Covid-19. Karena itu, Ma'ruf meminta agar pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing) dan perawatan pasien Covid-19 harus tetap massif dan agresif.

"Pengujian dan penelusuran dan perawatan pasien Covid-19 harus dilakukan secara masif dan lebih agresif, tidak boleh mengendur sedikit pun sampai vaksin tersedia dan dapat digunakan secara efektif," kata Ma'ruf melalui instagram resminya @kyai_marufamin, Senin (27/7).

Ma'ruf mengatakan, itu juga yang menjadi pokok penekanan Pemerintah saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui video conference, Senin (27/7) siang tadi. Ia mengungkap, Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi.

Ini lantaran, baik kesehatan dan ekonomi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan akibat pandemi Covid-19. "Kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi diintegrasikan menjadi kesatuan yang seimbang," kata Ma'ruf.

Ia menekankan, stimulus penanganan dampak Covid-19 di sisi ekonomi harus benar-benar dioptimalkan agar benar-benar dirasakan oleh rakyat. Kasus konfirmasi positif di Indonesia hari ini menyentuh angka 100 ribu orang, setelah tercatat ada penambahan 1.525 orang dalam 24 jam terakhir.

Per Senin (27/7) ini, tercatat angka kumulatif kasus positif di Tanah Air mencapai 100.303 orang. Indonesia bertengger di urutan 24 sebagai negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di dunia, berada di bawah Qatar dan di atas Mesir. Sementara China, sebagai negara asal virus corona berada di posisi ke-26 dengan jumlah kasus infeksi virus corona sebanyak 83.891 orang.

Dari angka penambahan hari ini, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah kasus baru terbanyak yakni 467 orang. Menyusul kemudian Jawa Timur dengan 273 kasus, Jawa Tengah dengan 210 kasus, Sulawesi Selatan dengan 110 kasus, dan Bali dengan 61 kasus baru hari ini.

Ini lantaran, baik kesehatan dan ekonomi saat ini menjadi hal yang harus diperhatikan akibat pandemi Covid-19. "Kebijakan kesehatan dan kebijakan ekonomi diintegrasikan menjadi kesatuan yang seimbang," kata Ma'ruf.