JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membantah pernyataan dari politikus PDI-P Adian Napitupulu yang menyebut ribuan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah merupakan orang-orang titipan.

Menurut Arya, pernyataan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya Adian tak mengerti budaya yang ada di korporasi.

“Karena, mana ada perusahaan pernah buka lowongan kerja untuk direksi dan komisaris di media-media atau diumumkan secara terbuka,” ujar Arya dalam keterangannya, Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Kenapa Adian Napitupulu Kritik Pengangkatan Komisaris BUMN Era Erick Thohir?

Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses.

“Yang namanya direksi dan komisaris itu dipilih ada prosesnya mencari orang yang tepat, orang yang emang punya kemampuan, orang yang punya latar belakang di industri tersebut,” kata Arya.

Atas dasar itu, Arya menyayangkan pernyataan dari Adian yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan.

“ Komisaris atau direksinya ya mana pernah terbuka. Jadi lucu, ini bukan jabatan publik. Ini kan posisi korporasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Bung Adian Napitupulu ini jadi banyak blundernya. Karena tidak paham budaya korprasi,” ucap dia.

Dikutip dari KompasTV, Politikus PDI Perjuangan atau PDIP, Adian Napitupulu, menyebut jabatan direksi dan komisaris di semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.

Jumlah ‘orang titipan’ yang disebut Adian itu bahkan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 6.000 sampai 7.200 orang.

Baca juga: Erick Thohir Singgung Dirut BUMN: Kalau Bisa Jangan Kebanyakan Acara

Ribuan orang tersebut, kata dia, ditempatkan dari mulai perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.

“Dari 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan," kata Adian di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020).

Munculnya angka 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu sebenarnya berasal dari pernyataan Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin pada Maret lalu. 

Jumlah komisaris dan direksi BUMN tersebut tersebar dari induk hingga cucu yang berjumlah sekitar 1.000 sampai 1.200 perusahaan.

Sumur
https://money.kompas.com/read/2020/0...page=all#page2

Yg dibold kan jumlah bumn udah dipangkas habis si thohir bbrpa bulan lalu..

bodoh bener si aldian ini lama2. Smh
Maunya aktipis lontong ini siapa yg jadi komisaris.. kadrun2 kyk di pertamina dan telkomsel? Agen khilapak semua
Komisaris itu untuk pengawasan, rapatnya cuma sesekali. Beda dgn dirut tong!

Udah dijelasin thohir juga msh kaga ngerti nih badut satu..


Lebih dari 500 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Ini Reaksi Erick Thohir

Dicky Aditya
12 Juli 2020, 22:00 WIB



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akhirnya bereaksi terkait catatan Ombudsman RI mengenai adanya rangkap jabatan sejumlah komisaris BUMN. Tercatat terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris di anak perusahaan BUMN yang rangkap jabatan.

Erick menyatakan, perkara rangkap jabatan di BUMN dan anak perusahaannya sudah terjadi sejak lama. Namun begitu, dia mengatakan perkara rangkap jabatan bukanlah masalah serius. Bahkan, hal itu bagian dari sinergitas Kementerian BUMN dengan kementerian lainnya.

"Hal yang kita lihat kenapa banyak rangkap jabatan di BUMN, karena suka tidak suka banyak BUMN perlu juga sinergitas juga dengan kementerian lain," ucap Erick dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir, Ahad (12/7/2020).

Baca Juga: Awas Hati-Hati di Tanjakan Makam Godog, Jalan Menuju Obyek Wisata Batu Lampar Ini Rawan Kecelakaan

Erick mencontohkan perihal kerja sama yang dia maksud. Seperti, di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindoo. Kata Erick, Pelindo itu mengelolah pelabuhan, tetapi banyak pelabuhan yang lain juga dimiliki oleh pemerintah langsung. Bahkan, tarif pengembangan pelabuhan juga diperlukan izin, hal seperti itu justru dianggap lumrah.


"Seperti di Pertamina juga, ada perwakilan Kementerian Keuangan karena terutama Pertamina dan PLN sendiri sangat besar sekali yang namanya subsisi, jadi ini bagian dari pengawasan juga. Saya pikir ini sesuatu yang lumrah," ujarnya.

Meski begitu, Erick membantah adanya kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan bila perkara rangkap jabatan dibiarkan. Menurutnya, hal itu bisa diatasi pihaknya. Pasalnya, ada penerapan check and balance yang dia terapkan. Di mana dalam penerapan itu baik dirut atau pun komisaris ikut diawasi pihaknya.

Baca Juga: Prabowo Beri Nama Rantis 4x4 Teranyar Produk PT Pindad Maung

Bahkan, Erick mengklaim dengan adanya langkah reformasi birokrasi, justru membawa Kementerian BUMN dan perusahan pelat merah ke arah yang lebih baik lagi.

"Biasanya saya melakukan check and balance dengan melakukan rapat dengan dirut secara terpisah, dalam arti komisaris lain gak ikut, dan ini juga bagian juga dari dirut diawasi.

Alhamdulillah kita lihat reformasi yang ada selama ini, sekarang di PLN sangat berjalan. Misalnya PLN punya Direktur Marketing, kan selama ini PLN itu monopoli, sekarang PLN sudah jualan listrik," katanya.***