Saat diperingati setiap tanggal 6 Juni dengan nama Hari Kanak-kanak, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mencabut Hari Kanak-kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-kanak Nasional Indonesia. Pekan kanak-kanak diperingati setiap libur kuartal pertengahan tahun.

Lalu, keputusan ini diubah lagi dengan menetapkan Hari Anak-Anak Nasional jatuh pada tanggal 17 Juni 1984. Namun, beberapa pihak mempertanyakan dasar penetapan tersebut, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef.

Daoed merekomendasikan pengubahan penetapan Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, bertepatan dengan hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa.

Tak hanya itu, rekomendasi juga datang dari DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) yang mengusulkan penggantian peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli. Usulan itu merujuk pada disahkannya UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Prof Dr Nugroho Notosusanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, menyetujui pengubahan peringatan tanggal Hari Anak-anak ini. Pada tahun 1985, Hari Anak Nasional mulai diperingati setiap tanggal 23 Juli.

Sementara itu, di zaman kepemimpinan Sorharto, tak hanya menggelar Hari Anak, beliau juga mendirikan hukum dan perundangan tentang anak. Sebelumnya, terdapat UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang memuat ketentuan tentang permasalahan anak di Tanah Air.

Namun, pemerintah kembali menetapkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak. Ini sebagai landasan hukum terciptanya Dasawarsa Anak Indonesia I pada 1986-1996 dan Dasawarsa Anak II pada 1996-2006.

Lalu, pemerintah juga membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi tersebut berupaya mengawasi pelaksanaan upaya perlindungan anak oleh negara. .

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengalami pergantian nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuannya agar masalah perlindungan anak bisa diperhatikan lebih lagi oleh pemerintah.