Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. (Foto: Jambiekspres)


Terkini.id, Jakarta – Wakil Sekjen (Wasekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain melontarkan kritiknya terhadap permintaan sejumlah petinggi partai politik (Parpol) kepada Menteri BUMN Erick Thohir terkait pembagian kursi Komisaris BUMN.

Dalam kritiknya yang ia sampaikan di akun Twitter miliknya, Senin, 20 Juli 2020, Tengku Zulkarnain menyebut permintaan petinggi Parpol tersebut ibarat politik ‘dagang babi’.

“Erick DIMINTA bagi bagi KURSI empuk Komisaris dan Jabatan di BUMN…? Politik “dagang babi”…? Anchooor…!” cuit Tengku Zulkarnain.[/size

Dalam cuitannya tersebut, Tengku Zulkarnain juga melampirkan link pemberitaan dari situs Majalah Tempo berjudul “Cara Erick Thohir Bagi-Bagi Kursi BUMN untuk Partai Politik” yang terbit pada 18 Juli 2020.

Cuitan Tengku Zulkarnain soal pembagian kursi komisaris BUMN. (Foto: Twitter @ustadtengkuzul)

Dalam artikel pemberitaan itu disebutkan setelah dilantik sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada Oktober 2019, Erick Thohir kerap mendapat permintaan yang sama dari petinggi partai politik.

“Hal itu berupa permohonan memberikan kursi komisaris bagi para kader partai ataupun nama-nama profesional yang diusulkan partai pendukung pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” demikian narasi yang tertulis di artikel tersebut.

Setelah mengunggah cuitan tentang permintaan Petinggi Parpol kepada Erick Thohir terkait kursi komisaris BUMN, Tengku Zulkarnain juga menekankan bahwa BUMN merupakan milik rakyat, bukan milik Parpol.

“BUMN itu milik rakyat. Jika bangkrut rakyat juga yg merasakan,” cuit Tengku Zulkarnain.
“BUMN bukan milik kakek kalian. Tidak boleh seenaknya saja. Begitu kata Orang Medan….,” cuitnya lagi.

Cuitan Tengku Zulkarnain soal pembagian kursi komisaris BUMN. (Foto: Twitter @ustadtengkuzul)

Sebelumnya, sejumlah pihak meminta jatah kursi komisaris dan direksi perusahaan pelat merah kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Hal itu sontak menjadi kontorversi di tengah-tengah publik.

Menurut pengakuan Erick Thohir, permintaan itu tidak hanya berasal dari relawan, partai, dan organisasi masyarakat, tapi juga menteri terkait.

Bahkan, kata Erick, ada pula pihak yang meminta jatah itu melalui perpesanan instan WhatsApp. Namun, dia tidak menggubris.

“Ini bukan sesuatu yang salah sepanjang komposisi dan kapasitasnya cocok. Saya hanya menjaga prosedur pemilihan berlangsung secara transparan dan kandidat yang terpilih bisa menjadi bagian transformasi BUMN,” kata Erick Thohir saat diwawancarai Majalah Tempo.

Erick menegaskan, untuk menjaring nama-nama komisaris dan direksi pihaknya menggunakan firma head, khususnya guna memilih pakar dan calon yang berkualitas.

Nama-nama yang dianggap memiliki kemampuan dan kapabilitas, kata Erick Thohir, akan disorongkan kepada Presiden Jokowi untuk selanjutnya diputuskan.

sumber: https://terkini.id/news/kritik-soal-...abi-anchooor/

atur aja wak jul