POS-KUPANG.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun membahas skenario pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Hal itu ia sampaikan dalam kanal YouTube Refly Harun, yang diunggah Rabu (15/7/2020).

Diketahui sejumlah nama diprediksi akan maju dalam pilpres empat tahun mendatang, termasuk Prabowo Subianto yang sudah dua kali mengajukan diri.

Refly menilai kemungkinan pasangan calon tergantung pada hasil survei elektabilitas menjelang 2024.

Awalnya ia membahas elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo jika disandingkan dengan Ketua DPR Puan Maharani.

Kedua tokoh tersebut berasal dari PDIP.

"Kalau calon wakil presidennya Puan Maharani bersama Prabowo, Ganjar tidak akan mendapatkan slot sebagai calon presiden atau calon wakil presiden," kata Refly Harun.

Refly menyebutkan nasib Ganjar Pranowo akan ditentukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Kalau Ganjar menjelang Pilpres 2024 elektabilitasnya paling tinggi nomor satu, maka nasibnya mungkin seperti Jokowi, Ibu Mega atau PDIP bersedia mencalonkan dia sebagai presiden," paparnya. "Yang menjadi masalah adalah siapa calon wakil presidennya?" lanjut pakar hukum tersebut.

Menurut Refly Harun, penentuan calon bergantung pada elektablitasnya. Ia membandingkan dengan situasi Pilpres 2019 di mana tokoh nonpartai diajukan untuk mendampingi Joko Widodo ( Jokowi).

"Kalau elektabilitasnya tinggi dan tidak membutuhkan koalisi partai lain seperti Jokowi di dalam Pilpres 2019 kemarin, tidak butuh sosok partai politik, cukup orang di luar partai politik," paparnya.

Saat itu nama Mahfud MD hampir diajukan sebelum akhirnya pilihan jatuh kepada Ma'ruf Amin. Refly menilai kemungkinan itu dapat saja terjadi.

"Maka bisa jadi PDIP akan memasangkan Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani sepanjang Ganjar nomor satu elektabilitasnya," jelasnya.

Jika survei elektabilitas Ganjar Pranowo tidak menempati nomor satu, maka sulit baginya diajukan oleh partai. Refly menyebutkan lebih strategis jika memasangkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani.

Ia kemudian menyinggung kemungkinan Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 jika elektabilitasnya melonjak.

"Tapi kalau Prabowo tidak nomor satu, misalnya Anies Baswedan, konstelasi akan berbeda lagi," komentar Refly.

Refly menilai skenario pasangan calon pada Pilpres 2024 masih sangat dinamis. "Nasib Prabowo tergantung hasil survei terakhir, nasib Anies Baswedan sangat tergantung hasil survei terakhir juga," tandasnya.

Nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, berada pada posisi teratas dalam bursa calon presiden di Pilpres 2024.

Dilansir TribunWow.com, terkait hal itu, Direktur Ekesekutif Indo Barometer, M Qodari mengungkap risiko besar yang dihadapi Prabowo.

Ia menyebut Prabowo akan kehilangan banyak pendukungnya di Pilpres 2019 lalu. Termasuk, dukungan dari Persatuan Alumni (PA) 212. Hal itu disampaikan Qodari dalam kanal YouTube KompasTV, Jumat (12/6/2020).

"Menurut saya Partai Gerindra harus bersiap dengan kemungkinan bahwa PA 212 akan meninggalkan Pak Prabowo ketika nanti maju sebagai pasangan calon presiden," ucap Qodari.

Qodari mengatakan, PA 212 kemungkinan besar tak akan lagi mendukung Prabowo di Pilpres 2024." Saya kira kepada Pak Prabowo karena ini kan dua entitas yang sangat berbeda," ucap Qodari.

"Partai Gerindra dengan 212 itu entitas yang sangat berbeda."

Menurutnya, pada 2019 lalu dukungan disampaikan 212 kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Partai Gerindra dengan 212 itu entitas yang sangat berbeda."

Menurutnya, pada 2019 lalu dukungan disampaikan 212 kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bukan kepada Partai Gerindra. Karena itu, Qodari menambahkan, tak ada sangkut pautnya antara PA 212 dan Partai Gerindra dalam Pilpres 2019.

Lebih lanjut, Qodari menyebut hilangnya banyak pendukung di Pilpres 2019 sudah menjadi risiko Prabowo saat masuk di pemerintahan.


Tak hanya dari PA 212, Prabowo disebutnya juga akan kehilangan pendukung jika maju di Pilpres 2024.

"Dan memang risiko politik yang diambil oleh Prabowo dan kawan-kawan ketika kemarin memutuskan gabung dengan pemerintah Pak Jokowi," kata Qodari.

"Jadi ada satu sisi ada kemungkinan Pak Prabowo akan ditinggalkan oleh konstituennya di 2019."

Sumber