AKURAT.CO, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim perluasan kawasan Ancol yang mencapai 155 hektare merupakan proyek untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman bahaya banjir.

Sebab Reklamasi kawasan ini menggunakan lumpur hasil kerukan 30 waduk dan 13 sungai yang menjadi penyebab banjir selama ini. Karena waduk dan sungai itu mengalami pendangkalan secara alami.

Hal ini kata Anies, berbeda dengan Reklamasi 17 pulau yang dibuat Gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang akhirnya izin-izin pembangunan pulau imitasi itu ia cabut pada 2018 lalu.

Dia menegaskan Reklamasi 17 pulau itu melibatkan pihak swasta dan banyak pelanggaran yang dilakukan seperti menerabas ketentuan lingkungan hidup (AMDAL).

“Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat Reklamasi. Jadi di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup,”kata Anies dalam video yang diunggah di kanal youtube milik Pemprov DKI yang dikutip AKURAT.CO Sabtu (11/7/2020).

Tak hanya melanggar aturan Reklamasi 17 pulau itu juga menurut Anies turut merampok hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat pesisir yang menjadi nelayan yang harus kehilangan mata pencahariannya karena area untuk melaut semakin sempit dan dikomersialkan.

“Ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan karena sebagian (pulau/pantai Reklamasi) berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara dan di Muara Angke,”tegasnya.

Selain itu, pembangunan pulau-pulau itu juga bisa memicu banjir besar di Jakarta karena sebagian lahan buatan itu berhadapan langsung dengan aliran sungai dari daratan Jakarta. Aliran sungai disebutnya terganggu karena adanya pulau - pulau imitasi ini.

“Lalu (pulau/pantai Reklamasi) ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng dan muara sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jadi bukan membantu mengendalikan banjir, tapi malah berpotensi menghasilkan banjir,”tandasnya.

Sementara perluasan lahan Ancol, lanjut Anies merupakan proyek pemerintah yang tidak menggandeng pihak swasta dan lahan buatan itu bakal dipakai untuk kepentingan warga Jakarta.

“Jadi pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai manapun menuju laut, dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun,”tutupnya.

[url]https://m.akuraS E N S O Rid-1163039-read-anies-reklamasi-era-ahok-langgar-amdal-dan-bikin-jakarta-banjir[/url]