JAKARTA, HALUAN.CO -Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta pertolongan kepada pemerintah pusat untuk menjalankan proyek pengendalian banjir.

Apa yang penting: Anies mengaku Pemprov DKI tidak bisa lagi menganggarkan untuk proyek pengendalian banjir, dikarenakan kebijakan fiskal (pendapatan daerah) tergerus akibat pandemi Covid-19.

Konteks: Lewat rapat bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Sofyan Jalil pada Selasa (7/7/2020), Anies menyampaikan niatan itu. Dia menyebut, anggaran fiskal Pemprov DKI turun dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun hingga akhir tahun.

Apa katanya: "Tantangan kami fiskal. Jakarta ini sejak kejadian Covid-19 adalah salah satu paling besar dampaknya. Fiskal power kita kontraksi 53 persen," kata Anies dalam video YouTube resmi Pemprov DKI yang diunggah pada Kamis (9/7/2020).

Rencana Anies:

• Pembangunan dan pemeliharaan 13 sungai dengan rencana anggaran Rp4,87 triliun. Target pelaksanaan dimulai 2021 hingga 2024. Kegiatan yang dilakukan berupa normalisasi atau naturalisasi Sungai Ciliwung 17,5 kilometer (km), Sungai Pesanggrahan 21,85 km, Kali Sunter 17,7 km, Angke 21,16 km dan beberapa kegiatan lainnya.

• Pembangunan waduk sebesar Rp655 miliar. Ada tujuh waduk di Jakarta yang akan dibangun dalam rentang waktu 2021-2024.

• Proyek pembangunan rehabilitasi atau sistem polder. Anggaran yang akan dipakai mencapai Rp970 miliar. Kegiatan berupa rehabilitasi sistem polder di sejumlah waduk dengan rentang waktu 2021-2022.

• Pembangunan tanggul pantai dengan rencana anggaran Rp4,8 triliun. Kegiatan dilaksanakan dalam rentang waktu 2021-2024.

• Pembangunan saringan sampah di perbatasan dengan rencana anggaran Rp200 miliar.

"Sebagian dari proyek yang sudah kami rencanakan akan perlu support fiskal yang cukup serius. Yang semula kita mudah melaksanakan, sekarang is an issue. Bukan karena tidak mau, tidak ada anggaran," kata Anies.

"Karena itulah kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan ini perlu untuk dibahas bersama dan kalau bisa mendapatkan dukungan karena sebagian berada di luar kawasan Jakarta," lanjutnya.



Berita Politik dan Hukum Lainnya:

1. Pilihan untuk Jadi Parpol adalah Langkah Strategis Bagi PA 212
2. PDIP Berang Pemprov DKI Minta Jatah 5 Persen dari Reklamasi Ancol
3. PA 212 Ancam Makzulkan Jokowi